Perlu Pendidikan Politik agar Rakyat Tak Pilih Anggota DPR yang Populer

Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengeluhkan pada periode sekarang, anggota dewan banyak diisi oleh pemilik modal atau pengusaha dan figur artis sehingga kinerja DPR tak memuaskan. Perlu pendidikan politik bagi rakyat agar nantinya tidak memilih wakilnya karena popularitas dan pragmatisme semata.

"Artis dan pengusaha itu kan anak bangsa. Jadi memiliki hak yang sama. Saya pikir, yang perlu dilakukan dalam mengatur sistem yang ada sekarang untuk memberi ruang, pada caleg berkualitas dan pendidikan politik rakyat, jadi tidak memilih yang populer dan yang kepentingan pragmatis," ujar Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Idrus menyampaikan hal itu usai membuka 'Try Out SNMPTN 2011 untuk Siswa SMA IPS/IPA dan Bimbingan Tingkat Strategi Sukses' di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (25/5/2011).

Idrus mengakui, sistem yang sekarang, yang memiliki uang dan populerlah yang lebih mudah masuk ke DPR. Padahal, mereka yang memiliki popularitas dan uang belum tentu berkualitas.

"Bisa saja banyak yang berkualitas tapi tidak memiliki uang dan popularitas," jelasnya.

Ke depan Golkar, akan melakukan kaderisasi untuk memilih kader-kader yang berkualitas. Bisa jadi sistem subsidi silang bagi kader yang berkualitas.

"Mungkin yang kita sedang rumuskan adalah sistem campuran, agar para calon yang memiliki kualitas dan kompetensi, bisa maju menjadi anggota Dewan. Kita mengajaklah semua fraksi untuk melakukan hal tersebut," ujarnya.

Pada Selasa (24/5/2011) kemarin, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai ada kesenjangan yang nyata antara anggota DPR di masa tahun 1999 dengan tahun 2009. Pada periode sekarang, anggota Dewan banyak diisi oleh pemilik modal atau pengusaha dan figur artis. Sedangkan aktivis partai malah sedikit.

"Ini membuat kinerja dan produk UU yang dihasilkan oleh DPR terkadang sangat tidak memuaskan," kata Pramono.

Menurut Pram, sebagian besar dari mereka tidak mempunyai pengalaman sebagai aktivis kemasyarakatan. Juga tidak punya rasa sensitif terhadap kepentingan masyarakat.

Kinerja anggota dewan di periode tahun 1999 ini lebih baik daripada periode tahun 2009. "Saya akui tidak lepas permasalahan yang cukup besar. Tapi secara umum kinerjanya lebih baik daripada sekarang," ujarnya.

Selain itu, lanjut Pram, masalah etika, masalah kehadiran anggota dewan dan masalah kontroversial lainnya lebih baik di masa 1999 dibanding 2009. Menurut Pram, faktor yang membuat adanya kesenjangan itu yakni konfigurasi parlemen pada periode sekarang.

"Konfigurasinya sekarang terdiri dari aktivis partai yang jumlahnya juga semakin sedikit, lalu pemilik modal atau pengusaha, dan ketiga figur artis," jelasnya.