lbbsuprauno.blogspot.com. SURABAYA. Bantuan operasional operasional yang biasa disingkat BOS mengalami kendala paska mekanisme penyaluran dana Bos yang baru. Sebelemunya penyaluran dana Bos dilakukan oleh pemerintah pusat secara langsung yakni dengan metode transfer melalui bank secara langsung ke rekening sekolah.
Namun pada triwulan kedua 2011 terjadi perubahan mekanisme baru yakni dengan melibatkan pemerintah daerah, seperti pemerintah provinsi. hal ini terjadi karena pemerintah daerah menuntut penggantian mekanisme penyaluran dana BOS sebelumnya yakni melalui metode transfer dari pemerintah pusat langsung ke rekening sekolah melalui bank.
Pemerintah daerah merasa berhak dalam penyaluran dana tersebut. Alasannya, pemerintah daerah menganggap bahwa dengan begitu akan terjadi kontak langsung dengan daerahnya masing masing. dengan begitu pemerintah daerah ikut di libatkan dalam penyaluran dana yang jumlahnya relatif besar ini.
setelah mendapat tuntutan dari beberapa daerah akan mekanisme penyaluran dana BOS ini, akhirnya pemerintah pusat merestui juga akan mekanisme penyaluran dana BOS yang baru. mekanisme yang baru ini melibatkan pemerintah daerah yaitu pemerintah pusat memberikan Dana BOS tersebut ke pemerintah daerah dan selanjutnya di salurkan ke masing masing sekolah.
Seiring berjalannya waktu tentang perubahan mekanisme ini, banyak kendala menghadang, masalah berdatangan mulai dari keterlambatan waktu pembayaran, penundaan dana BOS dan ditambah dengan rumitnya birokrasi yang harus dilakukan pihak sekolah dalam mengambil dana hak anak didiknya.
Hal inilah yang menyebabkan pemerintah pusat hendak merubah mekanisme penyaluran dana BOS, yaitu dengan melakukan penyaluran dana yang dilakukan pada awal sebelumnya yakni dengan transfer langsung ke rekening sekolah.
Semoga keputusan pemerintah pusat segera di laksanakan agar dana BOS ini cepat sampai ketempatnya, ke sekolah masing masing. kalau dana BOS itu mengalir melalui beberapa pos, sudah pasti akan mengalami banyak gangguan, entah itu pungutan liar, potongan tidak jelas, penundaan waktu pengambilan dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, hendaknya pemerintah daerah itu tidak memaksakan kehendak akan dana BOS ini. sudah jelas dengan pengiriman langsung dana BOS melalui bank adalah solusi yang baik karena sampai pada tempatnya tepat waktu. Dengan begitu akan tercipta pembangunan pendidikan yang cepat dan pengelolaan sekolah yang maksimal karena tak terkendala terlambatnya dana atau pengurangan dana yang seharusnya di kirim.
OLEH: Abdul Muchibbudin
Jumat, 24 Juni 2011
Kamis, 23 Juni 2011
Kasus Siswa 'Siluman' di Sekolah Favorit, Kepala Dinas Pendidikan Dicopot
TEMPO Interaktif, Kediri: Wali Kota Kediri Samsul Ashar mencopot Kepala Dinas Pendidikan Edy Purnomo. Saat ini Edy tengah diperiksa polisi terkait kasus dugaan manipulasi penerimaan siswa baru 2010. Menurut Samsul mengatakan, Edy Purnomo saat ini menjadi staf Asisten Wali Kota untuk membantu urusan administratif. Sebagai gantinya dia menunjuk Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kediri Wahid Anshori untuk menggantikan posisi Edy. “Keputusan ini efektif sejak tiga hari lalu,” kata Samsul, Ahad (17/10).
Dalam struktur Dinas Pendidikan Kota Kediri, Wahid Anshori menduduki jabatan Kepala Bidang Pendidikan Menengah. Namun dalam praktiknya, dia juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan untuk mengendalikan kinerja satuan kerja tersebut.
Samsul mengatakan pencopotan Edy Purnomo ini tak bisa dilepaskan dari persoalan hukum yang membelitnya saat ini. Dalam beberapa pekan terakhir Edy Purnomo harus bolak-balik ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan terkait masuknya puluhan siswa-siswi siluman yang menggunakan surat sakti.
Namun demikian dia membantah jika pencopotan ini semata-mata atas alasan itu. Sebab hingga kini polisi belum menentukan status hukum Edy Purnomo dalam kasus yang melibatkan Ketua Komisi Bidang Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hadi Sucipto. “Sebenarnya ini bentuk penyegaran saja biar ada perbaikan manajemen Dinas,” kata Samsul.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kediri Kota Ajun Komisaris Didit Prihantoro mengatakan hingga saat ini masih menyelidiki pihak-pihak terlibat atas terbitnya surat sakti tersebut. Polisi membidik Hadi Sucipto sebagai aktor utama atas masuknya sejumlah pelajar di sekolah favorit. “Sebab rekomendasi itu atas nama dia,” katanya.
Keterlibatan Edy Purnomo dalam kasus ini juga cukup ketara. Sebab surat sakti itu hanya bisa berlaku jika ada persetujuan Kepala Dinas Pendidikan. “Edy Purnomo sudah beberapa kali dimintai keterangan,” kata Didit.
Sayangnya hingga kini polisi masih belum mengantongi izin pemeriksaan Hadi Sucipto dari Gubernur Jawa Timur. Meski bukti-bukti dokumen yang dengan jelas menyebutkan namanya, penyidik harus menghormati mekanisme pemeriksaan wakil rakyat.
Keterlibatan Edy Purnomo ini dibenarkan oleh Ketua DPRD Woro Renny Pramana. Dia mengaku telah meminta keterangan Hadi Sucipto, yang juga anggota dari fraksinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas kasus itu. “Surat sakti itu dikeluarkan bersama-sama anggota saya dan Kepala Dinas Pendidikan,” katanya.
Sayang hingga kini baik Edy Purnomo dan Hadi Sucipto selalu mengelak dikonfirmasi hal itu. Sebelumnya keduanya dengan tegas membantah telah mengeluarkan rekomendasi kepada calon siswa dalam penerimaan murid baru tahun 2010 kemarin. “Saya tak mau komentari itu,” kata Hadi.
Dalam struktur Dinas Pendidikan Kota Kediri, Wahid Anshori menduduki jabatan Kepala Bidang Pendidikan Menengah. Namun dalam praktiknya, dia juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan untuk mengendalikan kinerja satuan kerja tersebut.
Samsul mengatakan pencopotan Edy Purnomo ini tak bisa dilepaskan dari persoalan hukum yang membelitnya saat ini. Dalam beberapa pekan terakhir Edy Purnomo harus bolak-balik ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan terkait masuknya puluhan siswa-siswi siluman yang menggunakan surat sakti.
Namun demikian dia membantah jika pencopotan ini semata-mata atas alasan itu. Sebab hingga kini polisi belum menentukan status hukum Edy Purnomo dalam kasus yang melibatkan Ketua Komisi Bidang Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hadi Sucipto. “Sebenarnya ini bentuk penyegaran saja biar ada perbaikan manajemen Dinas,” kata Samsul.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kediri Kota Ajun Komisaris Didit Prihantoro mengatakan hingga saat ini masih menyelidiki pihak-pihak terlibat atas terbitnya surat sakti tersebut. Polisi membidik Hadi Sucipto sebagai aktor utama atas masuknya sejumlah pelajar di sekolah favorit. “Sebab rekomendasi itu atas nama dia,” katanya.
Keterlibatan Edy Purnomo dalam kasus ini juga cukup ketara. Sebab surat sakti itu hanya bisa berlaku jika ada persetujuan Kepala Dinas Pendidikan. “Edy Purnomo sudah beberapa kali dimintai keterangan,” kata Didit.
Sayangnya hingga kini polisi masih belum mengantongi izin pemeriksaan Hadi Sucipto dari Gubernur Jawa Timur. Meski bukti-bukti dokumen yang dengan jelas menyebutkan namanya, penyidik harus menghormati mekanisme pemeriksaan wakil rakyat.
Keterlibatan Edy Purnomo ini dibenarkan oleh Ketua DPRD Woro Renny Pramana. Dia mengaku telah meminta keterangan Hadi Sucipto, yang juga anggota dari fraksinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas kasus itu. “Surat sakti itu dikeluarkan bersama-sama anggota saya dan Kepala Dinas Pendidikan,” katanya.
Sayang hingga kini baik Edy Purnomo dan Hadi Sucipto selalu mengelak dikonfirmasi hal itu. Sebelumnya keduanya dengan tegas membantah telah mengeluarkan rekomendasi kepada calon siswa dalam penerimaan murid baru tahun 2010 kemarin. “Saya tak mau komentari itu,” kata Hadi.
Orang Tua Jangan Gaptek Daftar SMP Online
TEMPO Interaktif, Jakarta - Orang tua siswa yang akan mendaftarkan anaknya masuk SMP secara online diimbau agar tidak kebingungan dengan sistem yang telah berjalan selama lima tahun itu.
"Orang tua tidak perlu bingung. Kalau bingung, tanyakan pada anaknya, mereka biasanya pada ngerti," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Kamis, 23 Juni 2011.
Taufik mengatakan kebingungan orang tua biasanya lebih pada menentukan sekolah yang akan dituju anak mereka dan bukan pada cara pendaftarannya. "Kalau pendaftaran kita akan bantu sepenuhnya, tapi kalau memilih itu memang tugas orang tua membimbing anaknya," ujarnya.
Jika ada masalah dalam pendaftaran SMP online, kata Taufik, orang tua dapat mendatangi sekolah mana pun. "Datang saja ke sekolah, petugas akan membantu orang tua dan siswa," ujarnya.
Taufik menambahkan, pendaftaran secara online ini telah berjalan untuk tahun kelima dan dia merasa optimistis berjalan lancar. "Orang tua juga harus belajar, jangan gaptek (gagap teknologi). Pendaftaran online ini juga bagian dari mencerdaskan orang tua," ujarnya.
Proses pendaftaran siswa SMP secara online mulai dibuka hari ini hingga 30 Juni mendatang. Pendaftaran dilakukan dengan mengakses alamat http://jakarta.siap-ppdb.com. Di laman web ini pendaftar diminta mengisi sejumlah data, antara lain nomor ujian, nama siswa, dan asal sekolah.
Setelah data yang diminta telah dimasukkan, pendaftar diharuskan mencetaknya. Hasil print out ini nantinya harus dibawa untuk diverifikasi di sekolah yang dituju dalam proses verifikasi 27-30 Juni.
"Orang tua tidak perlu bingung. Kalau bingung, tanyakan pada anaknya, mereka biasanya pada ngerti," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Kamis, 23 Juni 2011.
Taufik mengatakan kebingungan orang tua biasanya lebih pada menentukan sekolah yang akan dituju anak mereka dan bukan pada cara pendaftarannya. "Kalau pendaftaran kita akan bantu sepenuhnya, tapi kalau memilih itu memang tugas orang tua membimbing anaknya," ujarnya.
Jika ada masalah dalam pendaftaran SMP online, kata Taufik, orang tua dapat mendatangi sekolah mana pun. "Datang saja ke sekolah, petugas akan membantu orang tua dan siswa," ujarnya.
Taufik menambahkan, pendaftaran secara online ini telah berjalan untuk tahun kelima dan dia merasa optimistis berjalan lancar. "Orang tua juga harus belajar, jangan gaptek (gagap teknologi). Pendaftaran online ini juga bagian dari mencerdaskan orang tua," ujarnya.
Proses pendaftaran siswa SMP secara online mulai dibuka hari ini hingga 30 Juni mendatang. Pendaftaran dilakukan dengan mengakses alamat http://jakarta.siap-ppdb.com. Di laman web ini pendaftar diminta mengisi sejumlah data, antara lain nomor ujian, nama siswa, dan asal sekolah.
Setelah data yang diminta telah dimasukkan, pendaftar diharuskan mencetaknya. Hasil print out ini nantinya harus dibawa untuk diverifikasi di sekolah yang dituju dalam proses verifikasi 27-30 Juni.
Hari Pertama Pendaftaran SMP Online, Orang Tua Kebingungan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ponidin, guru olahraga SMP Negeri 277, Koja, Jakarta Utara, terlihat sibuk menjelaskan proses pendaftaran SMP online. Beberapa ibu yang mengerumuninya sibuk mencatat di selembar kertas. "Ini hari pertama, jadi masih banyak yang belum ngerti," katanya ketika ditemui, Kamis, 23 Juni 2011.
Proses pendaftaran siswa SMP secara online mulai dibuka hari ini hingga 30 Juni mendatang. Pendaftaran dilakukan dengan mengakses alamat http://jakarta.siap-ppdb.com. Di laman web ini, pendaftar diminta mengisi sejumlah data, antara lain nomor ujian, nama siswa, dan asal sekolah.
Setelah data yang diminta telah dimasukkan, pendaftar diharuskan mencetaknya. Hasil print out ini nantinya harus dibawa untuk diverifikasi di sekolah yang dituju dalam proses verifikasi 27-30 Juni. Petunjuk pendaftaran secara online tersebut dipajang di jendela salah satu kelas di SMP Negeri 277.
Meski begitu, banyak orang tua yang masih merasa bingung. Sinta, 38 tahun, misalnya. Warga Jalan Mundung, Koja, yang bermaksud mendaftarkan anaknya ini mengaku telah mengakses alamat pendaftaran online tersebut pagi tadi, namun laman web yang keluar berbeda dengan yang ditampilkan dalam lembar petunjuk. "Beda tampilannya," katanya.
Setelah dicek ternyata alamat yang dimasukkan keliru, bukan http://jakarta.siap-ppdb.com melainkan http://jakarta.siap-ppbd.com alias keliru satu huruf. Mengetahui kekeliruan ini, Sinta spontan menepuk keningnya lalu menelepon anaknya. "Halo, itu salah. Kamu ke warnet lagi nanti alamatnya ibu sms," katanya.
Kesulitan serupa dialami oleh Eti Buadiarsih, 34 tahun. Warga Koja ini mengaku bingung ketika harus memasukkan data ke Internet. Sebab, kata dia, selama ini ia tak pernah mengakses Internet sama sekali. "Paling nanti saya minta tolong tukang warnet aja," katanya.
Sebagian besar orang tua yang hari ini datang ke SMP Negeri 277 memang belum memasukkan data anak mereka secara online. Mereka baru sebatas mencari tahu cara memasukkan data tersebut sekaligus mencari tahu nilai minimal yang bisa diterima di SMP Negeri 277. "Saya mau nanya dulu cara daftarnya gimana," kata Eti.
Selain proses input data, sejumlah orang tua juga mengeluhkan informasi nilai minimal yang dipatok berbeda di setiap sekolah. Untuk itu, mereka terpaksa keliling sekolah-sekolah tujuan untuk bertanya nilai minimal yang bisa diterima di sekolah-sekolah tersebut.
Dedi Mulyadi, warga Jalan Muncang, Koja, misalnya, harus keliling ke tiga SMP untuk memastikan nilai anaknya lebih tinggi dari nilai yang disyaratkan sekolah-sekolah tersebut. Ia mengatakan di SMP 277 nilai minimalnya 21,50, sedangkan nilai anaknya hanya 21,25.
Oleh karena itu, ia bermaksud mendatangi SMP 282 dan SMP 53 untuk mengecek nilai minimal di sana. Ia berharap nilai minimal yang diterapkan di sekolah tersebut lebih rendah dari nilai anaknya. "Harusnya informasi nilai minimal yang bisa diterima ini di-online-kan juga," katanya.
DWI RIYANTO AGUSTIAR
Proses pendaftaran siswa SMP secara online mulai dibuka hari ini hingga 30 Juni mendatang. Pendaftaran dilakukan dengan mengakses alamat http://jakarta.siap-ppdb.com. Di laman web ini, pendaftar diminta mengisi sejumlah data, antara lain nomor ujian, nama siswa, dan asal sekolah.
Setelah data yang diminta telah dimasukkan, pendaftar diharuskan mencetaknya. Hasil print out ini nantinya harus dibawa untuk diverifikasi di sekolah yang dituju dalam proses verifikasi 27-30 Juni. Petunjuk pendaftaran secara online tersebut dipajang di jendela salah satu kelas di SMP Negeri 277.
Meski begitu, banyak orang tua yang masih merasa bingung. Sinta, 38 tahun, misalnya. Warga Jalan Mundung, Koja, yang bermaksud mendaftarkan anaknya ini mengaku telah mengakses alamat pendaftaran online tersebut pagi tadi, namun laman web yang keluar berbeda dengan yang ditampilkan dalam lembar petunjuk. "Beda tampilannya," katanya.
Setelah dicek ternyata alamat yang dimasukkan keliru, bukan http://jakarta.siap-ppdb.com melainkan http://jakarta.siap-ppbd.com alias keliru satu huruf. Mengetahui kekeliruan ini, Sinta spontan menepuk keningnya lalu menelepon anaknya. "Halo, itu salah. Kamu ke warnet lagi nanti alamatnya ibu sms," katanya.
Kesulitan serupa dialami oleh Eti Buadiarsih, 34 tahun. Warga Koja ini mengaku bingung ketika harus memasukkan data ke Internet. Sebab, kata dia, selama ini ia tak pernah mengakses Internet sama sekali. "Paling nanti saya minta tolong tukang warnet aja," katanya.
Sebagian besar orang tua yang hari ini datang ke SMP Negeri 277 memang belum memasukkan data anak mereka secara online. Mereka baru sebatas mencari tahu cara memasukkan data tersebut sekaligus mencari tahu nilai minimal yang bisa diterima di SMP Negeri 277. "Saya mau nanya dulu cara daftarnya gimana," kata Eti.
Selain proses input data, sejumlah orang tua juga mengeluhkan informasi nilai minimal yang dipatok berbeda di setiap sekolah. Untuk itu, mereka terpaksa keliling sekolah-sekolah tujuan untuk bertanya nilai minimal yang bisa diterima di sekolah-sekolah tersebut.
Dedi Mulyadi, warga Jalan Muncang, Koja, misalnya, harus keliling ke tiga SMP untuk memastikan nilai anaknya lebih tinggi dari nilai yang disyaratkan sekolah-sekolah tersebut. Ia mengatakan di SMP 277 nilai minimalnya 21,50, sedangkan nilai anaknya hanya 21,25.
Oleh karena itu, ia bermaksud mendatangi SMP 282 dan SMP 53 untuk mengecek nilai minimal di sana. Ia berharap nilai minimal yang diterapkan di sekolah tersebut lebih rendah dari nilai anaknya. "Harusnya informasi nilai minimal yang bisa diterima ini di-online-kan juga," katanya.
DWI RIYANTO AGUSTIAR
Besar Kecil Normal * * Bagikan47 * 0 Kementerian Pendidikan Melarang Uang Pungut Siswa Baru
TEMPO Interaktif, Bandung - Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal, melarang sekolah melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2011. "Pokoknya semua pungutan dilarang, apakah uang pangkal, uang bangunan, pokoknya tidak boleh," kata Fasli Jalal usai menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pendidikan Kota Bandung, di Balai Kota Bandung, Kamis, 23 Juni 2011.
Fasli mengatakan, aturan itu sudah tertera dalam konstitusi dan akan dikawal pelaksanaannya oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Ditanya sanksi apa yang akan diberikan jika sekolah tetap membandel, Fasli menyerahkan hal tersebut ke Pemerintah Daerah setempat. "Harus ada dialog dengan Pemda mengenai sanksi, karena kewenangan ada di Pemda," kata Fasli Jalal. "Intinya tidak boleh ada pungutan, siswa masuk dengan syarat akademik saja, kalau memenuhi syarat harus diterima."
Namun, jika ada orangtua yang mau menyumbang dengan kemampuan dan kemauan mereka, hal itu dipersilahkan, "Tentu kalau menyumbang tidak harus sama, waktunya tidak ditentukan dan tidak boleh mengharus-haruskan, pokoknya tidak boleh ada pemaksaan dalam wajib belajar 9 tahun," kata Fasli.
Ditanya bagaimana dengan sekolah yang berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Fasli mengatakan, RSBI mempunyai aturan sendiri mengenai penerimaan siswa baru. "Akan ada aturan sendiri untuk RSBI," kata Fasli.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Oji Mahroji, juga menegaskan, seluruh sekolah di kota Bandung, tidak boleh melakukan pungutan dalam penerimaan siswa baru "Sesuai Peraturan Wali Kota dan Petunjuk Teknis, selama penerimaan siswa baru dan siswa tersebut sudah diterima di awal tahun, semua sekolah dilarang memungut uang," kata Oji.
Jika pihak sekolah tetap melakukan pungutan dalam penerimaan siswa baru, Oji mempersilahkan masyarakat melaporkan hal itu ke Dinas Pendidikan. "Nanti Dinas Pendidikan akan memberikan sanksi pada sekolah itu," kata Oji.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Fasli mengatakan, aturan itu sudah tertera dalam konstitusi dan akan dikawal pelaksanaannya oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Ditanya sanksi apa yang akan diberikan jika sekolah tetap membandel, Fasli menyerahkan hal tersebut ke Pemerintah Daerah setempat. "Harus ada dialog dengan Pemda mengenai sanksi, karena kewenangan ada di Pemda," kata Fasli Jalal. "Intinya tidak boleh ada pungutan, siswa masuk dengan syarat akademik saja, kalau memenuhi syarat harus diterima."
Namun, jika ada orangtua yang mau menyumbang dengan kemampuan dan kemauan mereka, hal itu dipersilahkan, "Tentu kalau menyumbang tidak harus sama, waktunya tidak ditentukan dan tidak boleh mengharus-haruskan, pokoknya tidak boleh ada pemaksaan dalam wajib belajar 9 tahun," kata Fasli.
Ditanya bagaimana dengan sekolah yang berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Fasli mengatakan, RSBI mempunyai aturan sendiri mengenai penerimaan siswa baru. "Akan ada aturan sendiri untuk RSBI," kata Fasli.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Oji Mahroji, juga menegaskan, seluruh sekolah di kota Bandung, tidak boleh melakukan pungutan dalam penerimaan siswa baru "Sesuai Peraturan Wali Kota dan Petunjuk Teknis, selama penerimaan siswa baru dan siswa tersebut sudah diterima di awal tahun, semua sekolah dilarang memungut uang," kata Oji.
Jika pihak sekolah tetap melakukan pungutan dalam penerimaan siswa baru, Oji mempersilahkan masyarakat melaporkan hal itu ke Dinas Pendidikan. "Nanti Dinas Pendidikan akan memberikan sanksi pada sekolah itu," kata Oji.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Selasa, 21 Juni 2011
Siswa SD di Ambon Lulus UN 100 Persen
Ambon - Mengikuti jejak kakak-kakaknya di SMP, siswa SD se-kota Ambon juga lulus 100 persen. Ini menjadi prestasi membanggakan tersendiri bagi dunia pendidikan di Ambon.
Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Ambon, John Lewaherilla, kepada detikcom di ruang kerjanya, Rabu (22/6/2011).
“Ada prestasi yang diraih di tahun 2011 ini, di mana selain semua siswa dinyatakan lulus juga ada kenaikan dalam perolehan nilai per mata pelajaran, yakni rata-rata nilai tujuh”, ungkap Jhon.
Dijelaskan, jumlah siswa SD/MI/SLB yang mengikuti UN di Kota Ambon sebanyak 5.969 yang tersebar pada 198 SD/Mi/SLB. “Kita tetap mengacu pada standar nasional, yakni 5,50 namun ada kenaikkan dalam perolehan nilai, di mana rata-rata di atas 7,” ujarnya.
Dengan keberhasilan yang diraih tersebut, Lewaherilla meminta kepada pihak sekolah dan para guru untuk tidak berpuas diri karena ke depan tantangan semakin berat seiring dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini.
“Diharapkan dari keberhasilan ini, para guru dan sekolah tidak terlalu puas tetapi tetap berbenah untuk menghadapi berbagai tantangan pendidikan yang terus mengalami perubahan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu juga Lewaherilla menjelaskan, nantinya ditahun ajaran 2011/2012 ini, pendidikan karakter sudah harus dimasukkan dalam kurikulum yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran.
Di samping itu juga, pendidikan lingkungan hidup sebagai mata pelajaran lokal wajib sebagai pelajaran juga diterapkan di sekolah-sekolah sesuai dengan peraturan walikota Ambon. “Tahun 2011 sudah ada mata pelajaran muatan lokal wajib lingkungan hidup dan pendidikan berkarakter, sehingga anak-anak bukan saja mempunyai kecerdasan intelektual, tetapi kecerdasan emosional juga harus ada sejak dini agar ada keseimbangan antara intelektual dan emosional,” jelasnya.
Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Ambon, John Lewaherilla, kepada detikcom di ruang kerjanya, Rabu (22/6/2011).
“Ada prestasi yang diraih di tahun 2011 ini, di mana selain semua siswa dinyatakan lulus juga ada kenaikan dalam perolehan nilai per mata pelajaran, yakni rata-rata nilai tujuh”, ungkap Jhon.
Dijelaskan, jumlah siswa SD/MI/SLB yang mengikuti UN di Kota Ambon sebanyak 5.969 yang tersebar pada 198 SD/Mi/SLB. “Kita tetap mengacu pada standar nasional, yakni 5,50 namun ada kenaikkan dalam perolehan nilai, di mana rata-rata di atas 7,” ujarnya.
Dengan keberhasilan yang diraih tersebut, Lewaherilla meminta kepada pihak sekolah dan para guru untuk tidak berpuas diri karena ke depan tantangan semakin berat seiring dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini.
“Diharapkan dari keberhasilan ini, para guru dan sekolah tidak terlalu puas tetapi tetap berbenah untuk menghadapi berbagai tantangan pendidikan yang terus mengalami perubahan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu juga Lewaherilla menjelaskan, nantinya ditahun ajaran 2011/2012 ini, pendidikan karakter sudah harus dimasukkan dalam kurikulum yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran.
Di samping itu juga, pendidikan lingkungan hidup sebagai mata pelajaran lokal wajib sebagai pelajaran juga diterapkan di sekolah-sekolah sesuai dengan peraturan walikota Ambon. “Tahun 2011 sudah ada mata pelajaran muatan lokal wajib lingkungan hidup dan pendidikan berkarakter, sehingga anak-anak bukan saja mempunyai kecerdasan intelektual, tetapi kecerdasan emosional juga harus ada sejak dini agar ada keseimbangan antara intelektual dan emosional,” jelasnya.
Senin, 20 Juni 2011
Kelululusan UN SMP Jabar capai 99,96%
BANDUNG: Tingkat kelulusan Ujian Nasional untuk SMP dan sederajat di Provinsi Jawa Barat pada tahun ini mencapai 99,96% atau sekitar 651.245 siswa dinyatakan lulus UN.
"Kelulusan UN SMP di Jawa Barat tahun ini meningkat jika dibanding tahun 2010 sebesar 0,01%, yakni menjadi 99,96%," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wahyudin Zarkasih, ketika dihubungi melalui telepon selularnya hari ini.
Dia menyatakan tingkat kelulusan UN SMP di Jabar untuk tahun ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2010 yakni 99,95%.
Menurutnya, untuk tahun ini jumlah siswa SMP yang dinyatakan lulus UN ialah 651.534 orang dan sebanyak 289 atau siswa dinyatakan tidak lulus.
"Kelulusan Jabar tahun ini lebih baik daripada tahun 2010, UN tahun 2010 dari 636.521 peserta UN sebanyak 350 siswa (0,05 persen) dinyatakan tidak lulus, dengan nilai rata-rata 29,34," kata Wahyudin.
Sementara itu, Ketua UN Jawa Barat Dedi Sutardi mengatakan dari tingkat kelulusan UN di Provinsi Jabar menempati peringkat pertama sedangkan untuk rata-rata nilai Jabar menempati rangking dua nasional.
"Ada kenaikan presentase tingkat kelulusan dan nilai rata-ratanya dibandingkan tahun 2010, " kata Dedi.
Menurutnya, hasil UN yang dinilainya baik ini merupakan keberhasilan proses belajar dengan keterserapan dan ketuntasan materi pelajaran yang baik dan memenuhi target struktur program kurikulum. (tw)
"Kelulusan UN SMP di Jawa Barat tahun ini meningkat jika dibanding tahun 2010 sebesar 0,01%, yakni menjadi 99,96%," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wahyudin Zarkasih, ketika dihubungi melalui telepon selularnya hari ini.
Dia menyatakan tingkat kelulusan UN SMP di Jabar untuk tahun ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2010 yakni 99,95%.
Menurutnya, untuk tahun ini jumlah siswa SMP yang dinyatakan lulus UN ialah 651.534 orang dan sebanyak 289 atau siswa dinyatakan tidak lulus.
"Kelulusan Jabar tahun ini lebih baik daripada tahun 2010, UN tahun 2010 dari 636.521 peserta UN sebanyak 350 siswa (0,05 persen) dinyatakan tidak lulus, dengan nilai rata-rata 29,34," kata Wahyudin.
Sementara itu, Ketua UN Jawa Barat Dedi Sutardi mengatakan dari tingkat kelulusan UN di Provinsi Jabar menempati peringkat pertama sedangkan untuk rata-rata nilai Jabar menempati rangking dua nasional.
"Ada kenaikan presentase tingkat kelulusan dan nilai rata-ratanya dibandingkan tahun 2010, " kata Dedi.
Menurutnya, hasil UN yang dinilainya baik ini merupakan keberhasilan proses belajar dengan keterserapan dan ketuntasan materi pelajaran yang baik dan memenuhi target struktur program kurikulum. (tw)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat tingkat kelulusan Ujian Nasional tingkat Sekolah Dasar di Ibu Kota mencapai 100% dengan harapan dapat meningk
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan pretasi tersebut hendaknya terus dipertahankan sebagai bukti mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat menjadi barometer pendidikan bagi daerah di seluruh nusantara.
"Saya gembira mendapatkan laporan tingkat kelulusan UN SD di DKI Jakarta mencapai 100%, meskipun saya tahu banyak catatan khusus untuk mencapai prestasi tersebut," katanya hari ini.
Menurut Fauzi pemprov tidak pernah mematok target kelulusan Ujian Nasional Sekolah Dasar (UN SD) sebesar 100% dan juga membolehkan dengan menghalalkan segala cara agar kelulusan UN SD mencapai 100%.
Dia menegaskan hal itu terkait dengan adanya dugaan kecurangan saat pelaksanaan UN di SDN 06 Pesanggarahan, Jakarta Selatan, kendati dia juga mengintruksikan agar kasusnya terus diselidiki haingga menemukan pelakunya .
Sementara itu Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Agus Suradika membenarkan tidak ada instruksi dari manapun yang mengharuskan setiap SD harus mencapai tingkat kelulusan 100%.
"Kami mempersiapkan secara sungguh-sungguh UN SD dan itulah hasilnya,” ujarnya.
Dia mengatakan seluruh siswa SD, baik negeri maupun swasta di DKI Jakarta dinyatakan 100% lulus dengan nilai rata-rata mencapai 22,82, yang terdiri dari nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia 8,22, Matematika 7,39 dan IPA 7,21.
Pencapaian nilai itu meningkat jika dibandingkan dengan periode UN SD 2010 yang tingkat kelulusannya 99,98% dengan nilai rata-rata 21,46, terdiri dari nilai rata-rata Bahasa Indonesia 7,44, Matematikan 6,97 dan IPA 7,05
Agus menjelaskan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD Negeri secara online memperebutkan 117.227 bangku kosong di seluruh SD DKI Jakarta.
Pada tahap final penerimaan siswa SD Negeri itu sebnyak 106.196 siswa telah diverifikasi mendaftarny secara online dan yang diterima hanya 96.438 siswa, sehingga masih tersedia bangku kosong untuk 20.789 siswa untuk verivikasi berikutnya. (sut)
"Saya gembira mendapatkan laporan tingkat kelulusan UN SD di DKI Jakarta mencapai 100%, meskipun saya tahu banyak catatan khusus untuk mencapai prestasi tersebut," katanya hari ini.
Menurut Fauzi pemprov tidak pernah mematok target kelulusan Ujian Nasional Sekolah Dasar (UN SD) sebesar 100% dan juga membolehkan dengan menghalalkan segala cara agar kelulusan UN SD mencapai 100%.
Dia menegaskan hal itu terkait dengan adanya dugaan kecurangan saat pelaksanaan UN di SDN 06 Pesanggarahan, Jakarta Selatan, kendati dia juga mengintruksikan agar kasusnya terus diselidiki haingga menemukan pelakunya .
Sementara itu Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Agus Suradika membenarkan tidak ada instruksi dari manapun yang mengharuskan setiap SD harus mencapai tingkat kelulusan 100%.
"Kami mempersiapkan secara sungguh-sungguh UN SD dan itulah hasilnya,” ujarnya.
Dia mengatakan seluruh siswa SD, baik negeri maupun swasta di DKI Jakarta dinyatakan 100% lulus dengan nilai rata-rata mencapai 22,82, yang terdiri dari nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia 8,22, Matematika 7,39 dan IPA 7,21.
Pencapaian nilai itu meningkat jika dibandingkan dengan periode UN SD 2010 yang tingkat kelulusannya 99,98% dengan nilai rata-rata 21,46, terdiri dari nilai rata-rata Bahasa Indonesia 7,44, Matematikan 6,97 dan IPA 7,05
Agus menjelaskan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD Negeri secara online memperebutkan 117.227 bangku kosong di seluruh SD DKI Jakarta.
Pada tahap final penerimaan siswa SD Negeri itu sebnyak 106.196 siswa telah diverifikasi mendaftarny secara online dan yang diterima hanya 96.438 siswa, sehingga masih tersedia bangku kosong untuk 20.789 siswa untuk verivikasi berikutnya. (sut)
Jumat, 17 Juni 2011
Gubernur Soekarwo: Kasus Sontek Massal Dikembalikan ke Ranah Pendidikan
TEMPO Interaktif, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta kasus sontek massal di Sekolah Dasar Negeri 2 Gadel Surabaya dikembalikan pembahasan dan penyelesaiannya ke ranah pendidikan. "Masalah tersebut harus kembali ke ranah pendidikan berupa pelanggaran etika, dan harus berhenti di situ," kata Soekarwo, Jum'at, 17 Juni 2011.
Menurut Soekarwo, jika kasus tersebut merembet ke masalah sosial, Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Jawa Timur harus segera menyelesaikannya, dan meminta Komite Sekolah setempat segera meluruskan apa yang terjadi. "Peraturan tentang Sistim Pendidikan Nasional seperti apa, itu yang utama. Kalau tak segera diselesaikan saya khawatir masalah sosial akan kembali terjadi," ujar Soekarwo. Apalagi, saat ini masalah sosial berupa pengusiran yang dilakukan warga terharap keluarga Siami (pembongkar contek massal) sudah mulai reda.
Soekarwo juga khawatir, tanpa penyelesaian, masalah sosial yang mulai mereda di kampung Siami akan kembali mencuat. Apalagi, perdebatan soal ada tidaknya sontek massal saat ini masih terus berkembang di masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Harun, mengatakan bahwa kasus sosial di kawasan kampung tempat tinggal Siami saat ini sudah mereda setelah dilakukan pertemuan antara Komite Sekolah dan seluruh wali murid. "Prinsipnya tidak terjadi sontek missal. Memang ada instruksi dari guru tapi para murid terbukti tidak melakukan contek massal," ucap Harun.
Untuk meyakinkan warga, Dinas Pendidikan telah menjamin tidak akan dilakukan ujian ulang. Selain itu, guru maupun kepala sekolah yang terbukti memberikan instruksi untuk mensontek massal juga telah diberikan sanksi.
Menurut Soekarwo, jika kasus tersebut merembet ke masalah sosial, Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Jawa Timur harus segera menyelesaikannya, dan meminta Komite Sekolah setempat segera meluruskan apa yang terjadi. "Peraturan tentang Sistim Pendidikan Nasional seperti apa, itu yang utama. Kalau tak segera diselesaikan saya khawatir masalah sosial akan kembali terjadi," ujar Soekarwo. Apalagi, saat ini masalah sosial berupa pengusiran yang dilakukan warga terharap keluarga Siami (pembongkar contek massal) sudah mulai reda.
Soekarwo juga khawatir, tanpa penyelesaian, masalah sosial yang mulai mereda di kampung Siami akan kembali mencuat. Apalagi, perdebatan soal ada tidaknya sontek massal saat ini masih terus berkembang di masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Harun, mengatakan bahwa kasus sosial di kawasan kampung tempat tinggal Siami saat ini sudah mereda setelah dilakukan pertemuan antara Komite Sekolah dan seluruh wali murid. "Prinsipnya tidak terjadi sontek missal. Memang ada instruksi dari guru tapi para murid terbukti tidak melakukan contek massal," ucap Harun.
Untuk meyakinkan warga, Dinas Pendidikan telah menjamin tidak akan dilakukan ujian ulang. Selain itu, guru maupun kepala sekolah yang terbukti memberikan instruksi untuk mensontek massal juga telah diberikan sanksi.
Anaknya Raih Nilai Tertinggi, Siami Bersyukur
TEMPO Interaktif, Gresik -Ny. Siami, ibu Al, bersyukur anaknya meraih nilai tertinggi di SD Negeri Gadel 2 Surabaya dalam ujian akhir nasional tahun ini. Pengumuman itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Harun.
Harun mengatakan Al yang memiliki nomor ujian 1-11-05-01-528-041-8 ini mendapatkan nilai total rata-rata 9,1. Angka itu terdiri dari Bahasa Indonesia 9,6; nilai sekolah 8,75; serta nilai akhir 9,3.
Siami, yang kini berada di rumah orang tuanya di Dusun Lumpang, Desa Sedapurklagen, Kecamatan Benjeng, Gresik mengatakan, sejak kelas I Al memang selalu rangking I. "Ya Alhamdulillah bila anak saya mendapat nilai terbaik," kata Siami saat ditemui Tempo, Jumat, 17 Juni 2011 sore.
Adapun Al, yang menjadi sorotan dalam kasus sontek massal di SD tersebut, terlihat cuek. Dia asyik bermain-main air bersama adiknya, Enggar Galih Waskita, 3 tahun, di halam rumah neneknya yang terletak di tepi sawah itu. "Senang," kata Al pendek saat ditanya perasaanya.
Menurut Siami, bila nilainya bagus, Al ingin melanjutkan ke SMP Negeri 3 Surabaya. SMP Negeri 3 yang terletak di Jalan Praban memang termasuk sekolah favorit. "Enggak tahu kok anak saya memilih sekolah di situ," ujar Siami.
Siami juga merasa gembira karena semua teman Al lulus dengan nilai yang baik. Menurut ibu berusia 32 tahun ini, selama ini dia merasa terbenani dengan kejadian sontek massal di SD tersebut. "Sekarang beban saya berkurang," ujarnya.
Siami berencana balik ke Surabaya, tapi kemungkinan tidak ke rumah lamanya di Gadel Sari Barat II. Siami mengaku trauma hidup di lingkungan itu karena sikap masyarakat sekitarnya makin sinis sejak dia membuka kasus sontek massal. "Saya akan cari kos-kosan di tempat lain, rumah itu akan saya kontrakkan saja," katanya.
Karim, penanggung jawab keamanan Jalan Gadel Sari Barat II berharap Siami kembali ke rumahnya yang ditinggal sejak 9 Juni lalu. Menurut Karim, warga yang semula memusuhi sudah colling down serta siap menerima kehadiran Siami. "Saya menjamin keamanannya," kata Karim.
Harun mengatakan Al yang memiliki nomor ujian 1-11-05-01-528-041-8 ini mendapatkan nilai total rata-rata 9,1. Angka itu terdiri dari Bahasa Indonesia 9,6; nilai sekolah 8,75; serta nilai akhir 9,3.
Siami, yang kini berada di rumah orang tuanya di Dusun Lumpang, Desa Sedapurklagen, Kecamatan Benjeng, Gresik mengatakan, sejak kelas I Al memang selalu rangking I. "Ya Alhamdulillah bila anak saya mendapat nilai terbaik," kata Siami saat ditemui Tempo, Jumat, 17 Juni 2011 sore.
Adapun Al, yang menjadi sorotan dalam kasus sontek massal di SD tersebut, terlihat cuek. Dia asyik bermain-main air bersama adiknya, Enggar Galih Waskita, 3 tahun, di halam rumah neneknya yang terletak di tepi sawah itu. "Senang," kata Al pendek saat ditanya perasaanya.
Menurut Siami, bila nilainya bagus, Al ingin melanjutkan ke SMP Negeri 3 Surabaya. SMP Negeri 3 yang terletak di Jalan Praban memang termasuk sekolah favorit. "Enggak tahu kok anak saya memilih sekolah di situ," ujar Siami.
Siami juga merasa gembira karena semua teman Al lulus dengan nilai yang baik. Menurut ibu berusia 32 tahun ini, selama ini dia merasa terbenani dengan kejadian sontek massal di SD tersebut. "Sekarang beban saya berkurang," ujarnya.
Siami berencana balik ke Surabaya, tapi kemungkinan tidak ke rumah lamanya di Gadel Sari Barat II. Siami mengaku trauma hidup di lingkungan itu karena sikap masyarakat sekitarnya makin sinis sejak dia membuka kasus sontek massal. "Saya akan cari kos-kosan di tempat lain, rumah itu akan saya kontrakkan saja," katanya.
Karim, penanggung jawab keamanan Jalan Gadel Sari Barat II berharap Siami kembali ke rumahnya yang ditinggal sejak 9 Juni lalu. Menurut Karim, warga yang semula memusuhi sudah colling down serta siap menerima kehadiran Siami. "Saya menjamin keamanannya," kata Karim.
Rabu, 15 Juni 2011
Kementerian Pendidikan Serahkan Kasus Sontek Pesanggrahan ke Provinsi
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Pendidikan Nasional menyerahkan pengusutan kasus penyebaran sontekan di Sekolah Dasar Negeri 6 Petang Pesanggrahan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, kewenangan untuk menyelesaikan ada di level provinsi. "Jangan sampai semua persoalan diambil alih Kementerian secara langsung," ujar Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh dalam jumpa pers di gedung Kementerian, Rabu, 15 Juni 2011.
Menurutnya, jika Kementerian langsung menanganinya, pemerintah provinsi bakal merasa diintervensi, tidak dipercaya, serta mempertanyakan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.
Laporan itu disampaikan oleh Irma Lubis, orang tua siswa murid SDN 6 Petang Pesanggrahan, kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak akhir bulan lalu. Anaknya, MAB, mengaku dipaksa guru menyebarkan sontekan jawaban ujian ke teman-teman sekelasnya.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Mansyur Ramli mengatakan ia telah menyampaikan kepada Komisi Perlindungan Anak bahwa perkara seharusnya diselesaikan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Namun, jika tak bisa, Kementerian bersedia membantu.
Menurutnya, jika Kementerian langsung menanganinya, pemerintah provinsi bakal merasa diintervensi, tidak dipercaya, serta mempertanyakan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.
Laporan itu disampaikan oleh Irma Lubis, orang tua siswa murid SDN 6 Petang Pesanggrahan, kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak akhir bulan lalu. Anaknya, MAB, mengaku dipaksa guru menyebarkan sontekan jawaban ujian ke teman-teman sekelasnya.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Mansyur Ramli mengatakan ia telah menyampaikan kepada Komisi Perlindungan Anak bahwa perkara seharusnya diselesaikan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Namun, jika tak bisa, Kementerian bersedia membantu.
Kementerian Pendidikan Serahkan Kasus Sontek Pesanggrahan ke Provinsi
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Pendidikan Nasional menyerahkan pengusutan kasus penyebaran sontekan di Sekolah Dasar Negeri 6 Petang Pesanggrahan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, kewenangan untuk menyelesaikan ada di level provinsi. "Jangan sampai semua persoalan diambil alih Kementerian secara langsung," ujar Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh dalam jumpa pers di gedung Kementerian, Rabu, 15 Juni 2011.
Menurutnya, jika Kementerian langsung menanganinya, pemerintah provinsi bakal merasa diintervensi, tidak dipercaya, serta mempertanyakan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.
Laporan itu disampaikan oleh Irma Lubis, orang tua siswa murid SDN 6 Petang Pesanggrahan, kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak akhir bulan lalu. Anaknya, MAB, mengaku dipaksa guru menyebarkan sontekan jawaban ujian ke teman-teman sekelasnya.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Mansyur Ramli mengatakan ia telah menyampaikan kepada Komisi Perlindungan Anak bahwa perkara seharusnya diselesaikan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Namun, jika tak bisa, Kementerian bersedia membantu.
Menurutnya, jika Kementerian langsung menanganinya, pemerintah provinsi bakal merasa diintervensi, tidak dipercaya, serta mempertanyakan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.
Laporan itu disampaikan oleh Irma Lubis, orang tua siswa murid SDN 6 Petang Pesanggrahan, kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak akhir bulan lalu. Anaknya, MAB, mengaku dipaksa guru menyebarkan sontekan jawaban ujian ke teman-teman sekelasnya.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Mansyur Ramli mengatakan ia telah menyampaikan kepada Komisi Perlindungan Anak bahwa perkara seharusnya diselesaikan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Namun, jika tak bisa, Kementerian bersedia membantu.
Dinas Pendidikan Anggap Contek Massal SDN Gadel Tuntas
TEMPO Interaktif, Surabaya - Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Harun mengatakan, pengulangan ujian di Sekolah Dasar Negeri Gadel 2 Surabaya hanya akan menambah rumit masalah. "Saya setuju omongan Pak Menteri (Mendiknas) yang perintahkan tidak ada ujian ulang," kata Harun, Rabu, 15 Juni 2011.
Apalagi, kondisi di sekitar sekolah itu, psikologis para wali murid maupun murid umumnya sedang tidak stabil dan cenderung menjurus pada persoalan sosial. Ini terbukti dengan proses pengusiran keluarga Siami, ibu yang membongkar kasus contek massal, diusir dari kampung halamannya.
Apalagi, fakta yang didalami oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur, dalam kasus itu menemukan tidak ada contek massal. Ini terbukti dengan tidak samanya pola jawaban dari lembar Nilai Jawaban UN dari 60 murid di SD tersebut. "Kalau ada contek massal kan ketahuan nilainya pasti sama, la ini kan tidak sama semuanya," kata Harun.
Meski begitu, dari investigasi yang dia lakukan, terbukti adanya upaya dari pihak sekolah untuk memerintahkan murid mereka berbuat curang dengan contek massal. Meskipun pada kenyataannya aksi itu tidak dilakukan oleh para murid.
Untuk ini, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, juga telah memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah dan dua guru wali kelas berupa penurunan pangkat. "Saya kira kasus ini sudah selesai, sanksi pada Kepala Sekolah dan guru sudah cukup tidak perlu harus ujian ulang," ujar dia.
Sementara itu, anggota Komisi Pendidikan DPRD Jawa Timur Jalaluddin Alham mengemukakan kasus SDN Gadel 2 Surabaya ini merupakan puncak gunung es buruknya pengelolaan pendidikan. Kecurangan yang sistematis, menurut dia bukan lagi rahasia umum. "Sekolah tentu tak ingin nilai ujian siswanya jeblok," kata dia.
Pemberian sanksi bagi oknum Kepala Sekolah maupun guru tidak akan menyelesaikan masalah jika sistem pendidikan masih mengandalkan nilai ujian sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan. "Sistemnya harus diubah, ujian harus ada tapi jangan jadi satu-satunya tolak ukur," ujarnya.
FATKHURROHMAN TAUFIQ
Apalagi, kondisi di sekitar sekolah itu, psikologis para wali murid maupun murid umumnya sedang tidak stabil dan cenderung menjurus pada persoalan sosial. Ini terbukti dengan proses pengusiran keluarga Siami, ibu yang membongkar kasus contek massal, diusir dari kampung halamannya.
Apalagi, fakta yang didalami oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur, dalam kasus itu menemukan tidak ada contek massal. Ini terbukti dengan tidak samanya pola jawaban dari lembar Nilai Jawaban UN dari 60 murid di SD tersebut. "Kalau ada contek massal kan ketahuan nilainya pasti sama, la ini kan tidak sama semuanya," kata Harun.
Meski begitu, dari investigasi yang dia lakukan, terbukti adanya upaya dari pihak sekolah untuk memerintahkan murid mereka berbuat curang dengan contek massal. Meskipun pada kenyataannya aksi itu tidak dilakukan oleh para murid.
Untuk ini, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, juga telah memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah dan dua guru wali kelas berupa penurunan pangkat. "Saya kira kasus ini sudah selesai, sanksi pada Kepala Sekolah dan guru sudah cukup tidak perlu harus ujian ulang," ujar dia.
Sementara itu, anggota Komisi Pendidikan DPRD Jawa Timur Jalaluddin Alham mengemukakan kasus SDN Gadel 2 Surabaya ini merupakan puncak gunung es buruknya pengelolaan pendidikan. Kecurangan yang sistematis, menurut dia bukan lagi rahasia umum. "Sekolah tentu tak ingin nilai ujian siswanya jeblok," kata dia.
Pemberian sanksi bagi oknum Kepala Sekolah maupun guru tidak akan menyelesaikan masalah jika sistem pendidikan masih mengandalkan nilai ujian sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan. "Sistemnya harus diubah, ujian harus ada tapi jangan jadi satu-satunya tolak ukur," ujarnya.
FATKHURROHMAN TAUFIQ
Jumat, 03 Juni 2011
Dinas Pendidikan Masih Selidiki Dugaan Kecurangan SDN 06 Pesanggrahan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan jajarannya hingga kini masih melakukan investigasi terhadap kasus dugaan kecurangan Ujian Nasional (UN) di SD Negeri 06 Petang Pesanggrahan Jakarta. "Pasti kami masih telusuri, tapi ini perlu waktu," katanya ketika dihubungi Tempo, Jumat, 3 Juni 2011.
Menurut Taufik, penyelidikan atas kasus ini akan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan ujian nasinal. Ia menyebutkan bahwa pemeriksaan akan dilakukan terhadap pihak sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, hingga petugas pengawas yang menjaga proses ujian di sekolah tersebut. "Kami lakukan sesuai petunjuk operasional standar ujian nasional," ujarnya. Ia menambahkan, "Semua pihak akan dimintai keterangan, bukan hanya dari satu sisi."
Taufik berharap penyelidikan atas kasus yang mengancam nama baik sekolah, termasuk institusinya ini akan segera dapat diselesaikan. "Bila terbukti, yang salah pasti akan ditindak, tapi bila tidak, maaf saja, nama baik institusi sekolah itu harus dibersihkan,” tuturnya.
Ia tak memungkiri kemungkinan bahwa bisa jadi memang ada oknum yang berusaha melakukan kecurangan saat ujian berlangsung. Tapi, ia berpesan, jangan sampai masalah ini mencoreng guru atau dunia pendidikan secara keseluruhan. “Kalau memang ada yang salah, satu atau dua orang, jangan sampai 40 ribu guru lain di Jakarta ikut menanggung malu,” ujarnya.
Taufik juga menyatakan bahwa hingga saat ini instansinya belum menerima laporan resmi atas dugaan kecurangan tersebut. Jadi, penyelidikan yang dilakukannya hanya bentuk kesadaran untuk merespons apa yang berkembang di masyarakat. Apalagi laporan itu tidak langsung dialamatkan pada instansinya sebagai pelaksana ujian nasional di tingkat Provinsi DKI Jakarta. "Padahal, kami sudah membuka layanan SMS center untuk pengaduan, tapi tak ada laporan masuk," kata dia.
Sebelumnya, akhir pekan lalu, Irma Lubis, orang tua siswa SD Negeri 06 Petang Pesanggarahan mengadukan pada Komisi Nasional Perlindungan Anak bahwa anaknya dipaksa menyebarkan contekan pada saat ujian nasional SD. Aswari, suami Irma, menyatakan sempat menghubungi Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui pos pelayanan. “Tapi, pos pelayanan sudah tutup sejak 30 April. Pos hanya melayani pengaduan SMP dan SMA,” katanya. Padahal, ujian nasional SD baru digelar 10-12 Mei 2011.
Menurut Taufik, penyelidikan atas kasus ini akan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan ujian nasinal. Ia menyebutkan bahwa pemeriksaan akan dilakukan terhadap pihak sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, hingga petugas pengawas yang menjaga proses ujian di sekolah tersebut. "Kami lakukan sesuai petunjuk operasional standar ujian nasional," ujarnya. Ia menambahkan, "Semua pihak akan dimintai keterangan, bukan hanya dari satu sisi."
Taufik berharap penyelidikan atas kasus yang mengancam nama baik sekolah, termasuk institusinya ini akan segera dapat diselesaikan. "Bila terbukti, yang salah pasti akan ditindak, tapi bila tidak, maaf saja, nama baik institusi sekolah itu harus dibersihkan,” tuturnya.
Ia tak memungkiri kemungkinan bahwa bisa jadi memang ada oknum yang berusaha melakukan kecurangan saat ujian berlangsung. Tapi, ia berpesan, jangan sampai masalah ini mencoreng guru atau dunia pendidikan secara keseluruhan. “Kalau memang ada yang salah, satu atau dua orang, jangan sampai 40 ribu guru lain di Jakarta ikut menanggung malu,” ujarnya.
Taufik juga menyatakan bahwa hingga saat ini instansinya belum menerima laporan resmi atas dugaan kecurangan tersebut. Jadi, penyelidikan yang dilakukannya hanya bentuk kesadaran untuk merespons apa yang berkembang di masyarakat. Apalagi laporan itu tidak langsung dialamatkan pada instansinya sebagai pelaksana ujian nasional di tingkat Provinsi DKI Jakarta. "Padahal, kami sudah membuka layanan SMS center untuk pengaduan, tapi tak ada laporan masuk," kata dia.
Sebelumnya, akhir pekan lalu, Irma Lubis, orang tua siswa SD Negeri 06 Petang Pesanggarahan mengadukan pada Komisi Nasional Perlindungan Anak bahwa anaknya dipaksa menyebarkan contekan pada saat ujian nasional SD. Aswari, suami Irma, menyatakan sempat menghubungi Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui pos pelayanan. “Tapi, pos pelayanan sudah tutup sejak 30 April. Pos hanya melayani pengaduan SMP dan SMA,” katanya. Padahal, ujian nasional SD baru digelar 10-12 Mei 2011.
850 SMP di NTT Lulus UN 100 Persen
KUPANG--MICOM: 850 dari 1.075 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Nusa Tenggara Timur (NTT) lulus ujian nasional (UN) 100 persen. Sekolah tersebut tersebar hampir di seluruh kabupaten.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) NTT Thobias Uly mengatakan persentase kelulusan UN 100 persen terjadi di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah. Di Kabupaten Alor dan Rote Ndao masing-masing satu orang tidak lulus, Sabu Raijua tiga orang tidak lulus, dan Sumba Barat Daya tujuh orang tidak lulus.
Total peserta UN SMP tahun ini 73.458 orang, 71.539 (97,39%) lulus, dan 1.919 tidak lulus (2,61%). Adapun siswa tidak lulus UN paling banyak di Kabupaten Flores Timur yaitu 354 orang, Sumba Timur 295 orang, dan Sikka 239 orang.
Di Kota Kupang, dari 5.196 peserta UN, 222 orang diantaranya tidak lulus. Peserta UN terbanyak di Kabupaten Timor Tengah Selatan 6.956 orang, 207 orang diantaranya tidak lulus.
Ia mengatakan, kelulusan UN tahun ini sesuai dengan prediksi sebelumnyayakni di atas 95%. "Ini berkat kerja keras dari pihak sekolah, pemerintah, siswa dan orang tua," katanya. (PO/OL-04)
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) NTT Thobias Uly mengatakan persentase kelulusan UN 100 persen terjadi di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah. Di Kabupaten Alor dan Rote Ndao masing-masing satu orang tidak lulus, Sabu Raijua tiga orang tidak lulus, dan Sumba Barat Daya tujuh orang tidak lulus.
Total peserta UN SMP tahun ini 73.458 orang, 71.539 (97,39%) lulus, dan 1.919 tidak lulus (2,61%). Adapun siswa tidak lulus UN paling banyak di Kabupaten Flores Timur yaitu 354 orang, Sumba Timur 295 orang, dan Sikka 239 orang.
Di Kota Kupang, dari 5.196 peserta UN, 222 orang diantaranya tidak lulus. Peserta UN terbanyak di Kabupaten Timor Tengah Selatan 6.956 orang, 207 orang diantaranya tidak lulus.
Ia mengatakan, kelulusan UN tahun ini sesuai dengan prediksi sebelumnyayakni di atas 95%. "Ini berkat kerja keras dari pihak sekolah, pemerintah, siswa dan orang tua," katanya. (PO/OL-04)
Lima SMP Terbuka di Jateng Lulus Nol Persen
SEMARANG--MICOM: Dinas Pendidikan Jawa Tengah mencatat lima sekolah menengah pertama (SMP) terbuka di wilayah itu memiliki tingkat kelulusan siswanya nol persen atau tak ada satu pun siswa yang lulus pada ujian nasional 2011.
"Ada lima SMP terbuka di tiga kabupaten, yakni Kendal, Kebumen, dan Temanggung yang tingkat kelulusannya nol persen," kata Kepala Dinas Pendidikan Jateng, Kunto Nugroho HP, di Semarang, Jumat (3/6).
Ia menyebutkan, di Kabupaten Kendal ada satu SMP terbuka dengan jumlah siswa enam orang, Kebumen ada satu SMP terbuka dengan enam siswa, dan Temanggung ada tiga SMP terbuka dengan total siswa 21 orang. Terkait penyebab tingkat ketidaklulusan 100 persen di lima SMP terbuka itu, ia mengatakan pembelajaran di SMP terbuka berbeda dengan pembelajaran di sekolah umum, sebab sifatnya yang tidak mengikat atau sukarela.
Biasanya, kata Kunto, para peserta didik di sekolah terbuka adalah siswa dari kalangan kurang beruntung, sehingga selain belajar, mereka juga harus bertanggung jawab mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja. Akan tetapi, ia mengatakan kondisi tahun ini jauh lebih baik dibandingkan pada tahun lalu yang mencatat sebanyak 105 SMP terbuka memiliki tingkat kelulusan nol persen dengan jumlah siswa 1.380 orang.
Sementara itu, peringkat tiga besar SMP yang meraih nilai ujian nasional (UN) tertinggi adalah SMP Negeri 1 Magelang dengan nilai 36,44, disusul SMP Negeri 2 Semarang dengan nilai 36,01, dan SMP Negeri SBBS Gemolong (35,87).
Sebelumnya, Disdik Jateng mencatat tingkat kelulusan siswa SMP di Jateng pada 2011 sebesar 99,046 persen, dari total peserta sebanyak 505.574 siswa, lulus sebanyak 500.751 siswa. dan tidak lulus 4.823 siswa. (Ant/OL-04)
"Ada lima SMP terbuka di tiga kabupaten, yakni Kendal, Kebumen, dan Temanggung yang tingkat kelulusannya nol persen," kata Kepala Dinas Pendidikan Jateng, Kunto Nugroho HP, di Semarang, Jumat (3/6).
Ia menyebutkan, di Kabupaten Kendal ada satu SMP terbuka dengan jumlah siswa enam orang, Kebumen ada satu SMP terbuka dengan enam siswa, dan Temanggung ada tiga SMP terbuka dengan total siswa 21 orang. Terkait penyebab tingkat ketidaklulusan 100 persen di lima SMP terbuka itu, ia mengatakan pembelajaran di SMP terbuka berbeda dengan pembelajaran di sekolah umum, sebab sifatnya yang tidak mengikat atau sukarela.
Biasanya, kata Kunto, para peserta didik di sekolah terbuka adalah siswa dari kalangan kurang beruntung, sehingga selain belajar, mereka juga harus bertanggung jawab mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja. Akan tetapi, ia mengatakan kondisi tahun ini jauh lebih baik dibandingkan pada tahun lalu yang mencatat sebanyak 105 SMP terbuka memiliki tingkat kelulusan nol persen dengan jumlah siswa 1.380 orang.
Sementara itu, peringkat tiga besar SMP yang meraih nilai ujian nasional (UN) tertinggi adalah SMP Negeri 1 Magelang dengan nilai 36,44, disusul SMP Negeri 2 Semarang dengan nilai 36,01, dan SMP Negeri SBBS Gemolong (35,87).
Sebelumnya, Disdik Jateng mencatat tingkat kelulusan siswa SMP di Jateng pada 2011 sebesar 99,046 persen, dari total peserta sebanyak 505.574 siswa, lulus sebanyak 500.751 siswa. dan tidak lulus 4.823 siswa. (Ant/OL-04)
Siswa SMP Swasta Dominasi Ketidaklulusan UN di Malang
MALANG--MICOM: Angka ketidaklulusan ujian nasional (UN) tingkat SMP sederajat di Malang, Jawa Timur tahun 2011 didominasi oleh SMP swasta dan SMP terbuka.
Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Malang Sri Wahyuningtyas, Jumat (3/6) mengakui jumlah siswa SMP swasta di daerah itu yang tidak lulus mencapai 67 siswa atau 1,7 persen dan SMP Terbuka sebanyak 18 siswa atau sekitar 0,38 persen dan SMP negeri mencapai 14 siswa atau 0,19 persen.
"Kami sudah berupaya secara maksimal untuk meraih kelulusan yang lebih baik, bagi siswa yang masih belum berhasil lulus melalui UN, bisa mengikuti ujian paket B," katanya menambahkan.
Ia mengatakan, banyaknya siswa SMP terbuka yang tidak lulus itu dikarenakan mereka banyak yang bekerja, sehingga kurang konsentrasi dalam mengikuti pelajaran maupun ketika menghadapi soal-soal ujian. Namun demikian, lanjutnya, tingkat kelulusan siswa SMP/MTs tahun ini jauh lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Dari sebanyak 12.580 siswa yang mengikuti UN, yang tidak lulus kurang dari satu persen.
Sementara di Kabupaten Malang, dari sebanyak 32.550 siswa lebih yang tidak lulus hanya 8 siswa dan di Kota Batu dari 2.787 siswa yang tidak lulus mencapai 22 siswa. Meski tingkat ketidaklulusan UN SMP persentasenya menunjukkan tren positif (menurun), tak satupun siswa di wilayah Malang Raya itu menembus nilai UN 10 besar regional Jatim.
Peraih nilai UN tiga besar Jatim justru diraih siswa-siswi dari daerah (kota/kabupaten) yang tidak menyandang status sebagai kota pendidikan, yakni siswa dari Tuban dengan nilai 39,10, Jombang dengan nilai 38,60 dan Surabaya dengan nilai 38,40. (Ant/OL-04)
Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Malang Sri Wahyuningtyas, Jumat (3/6) mengakui jumlah siswa SMP swasta di daerah itu yang tidak lulus mencapai 67 siswa atau 1,7 persen dan SMP Terbuka sebanyak 18 siswa atau sekitar 0,38 persen dan SMP negeri mencapai 14 siswa atau 0,19 persen.
"Kami sudah berupaya secara maksimal untuk meraih kelulusan yang lebih baik, bagi siswa yang masih belum berhasil lulus melalui UN, bisa mengikuti ujian paket B," katanya menambahkan.
Ia mengatakan, banyaknya siswa SMP terbuka yang tidak lulus itu dikarenakan mereka banyak yang bekerja, sehingga kurang konsentrasi dalam mengikuti pelajaran maupun ketika menghadapi soal-soal ujian. Namun demikian, lanjutnya, tingkat kelulusan siswa SMP/MTs tahun ini jauh lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Dari sebanyak 12.580 siswa yang mengikuti UN, yang tidak lulus kurang dari satu persen.
Sementara di Kabupaten Malang, dari sebanyak 32.550 siswa lebih yang tidak lulus hanya 8 siswa dan di Kota Batu dari 2.787 siswa yang tidak lulus mencapai 22 siswa. Meski tingkat ketidaklulusan UN SMP persentasenya menunjukkan tren positif (menurun), tak satupun siswa di wilayah Malang Raya itu menembus nilai UN 10 besar regional Jatim.
Peraih nilai UN tiga besar Jatim justru diraih siswa-siswi dari daerah (kota/kabupaten) yang tidak menyandang status sebagai kota pendidikan, yakni siswa dari Tuban dengan nilai 39,10, Jombang dengan nilai 38,60 dan Surabaya dengan nilai 38,40. (Ant/OL-04)
Rabu, 01 Juni 2011
Lembaga bimbingan belajar Surabaya
Lembaga bimbingan belajar Surabaya terbaik sd adalah lembaga bimbingan belajar suprauno, kerena melaksanakan metode multiintelegensi.
Lembaga bimbingan belajar Surabaya tercerdas sd adalah lembaga bimbinganbelajar suprauno karenamengutamakankualitasdanpelayanan terhadapsiswa.
Lembaga bimbingan belajar Surabaya tercanggih sd adalah Lembaga bimbingan belajar suprauno karenaberbasiskan computer dan internet di berikan secara gratis tis tis.
Lembaga bimbingan belajar Surabaya terkeren sd adalah Lembaga bimbingan belajar Surabaya karena mengutamakan siswa untukmenjadi yang terdepan.
Lembaga bimbingan belajar Surabaya terfavorit sd adalah Lembaga bimbingan belajar suprauno karena sudahmemiliki ratusan siswadi setiapcabangnya.
Lembaga bimbingan belajar Surabaya termodern sd adalah Lembaga bimbingan belajar suprauno karena menggunakan metode pembelajaran terbaru.
Lembaga bimbingan belajar Surabaya terbaik sd adalah Lembaga bimbingan belajar suprauno karena selalu mencapai target pembelajaran yang telah di tentukan.
Lembaga bimbingan belajar Surabaya teraktif sd adalah Lembaga bimbingan belajar suprauno karena kegiatan siswa lebih di utamakan yakni 70 % daripada aktivitas gurunya.
Lembaga bimbingan belajar Surabaya terkreatif sd adalah Lembaga bimbingan belajar suprauno karena metode pembelajaran yang dipakai selalu berbeda dari sebelumnya.
lembaga bimbingan belajar suprauno terdepan dalam prestasi.
Lembaga bimbingan belajar Surabaya tercerdas sd adalah lembaga bimbinganbelajar suprauno karenamengutamakankualitasdanpelayanan terhadapsiswa.
Lembaga bimbingan belajar Surabaya tercanggih sd adalah Lembaga bimbingan belajar suprauno karenaberbasiskan computer dan internet di berikan secara gratis tis tis.
Lembaga bimbingan belajar Surabaya terkeren sd adalah Lembaga bimbingan belajar Surabaya karena mengutamakan siswa untukmenjadi yang terdepan.
Lembaga bimbingan belajar Surabaya terfavorit sd adalah Lembaga bimbingan belajar suprauno karena sudahmemiliki ratusan siswadi setiapcabangnya.
Lembaga bimbingan belajar Surabaya termodern sd adalah Lembaga bimbingan belajar suprauno karena menggunakan metode pembelajaran terbaru.
Lembaga bimbingan belajar Surabaya terbaik sd adalah Lembaga bimbingan belajar suprauno karena selalu mencapai target pembelajaran yang telah di tentukan.
Lembaga bimbingan belajar Surabaya teraktif sd adalah Lembaga bimbingan belajar suprauno karena kegiatan siswa lebih di utamakan yakni 70 % daripada aktivitas gurunya.
Lembaga bimbingan belajar Surabaya terkreatif sd adalah Lembaga bimbingan belajar suprauno karena metode pembelajaran yang dipakai selalu berbeda dari sebelumnya.
lembaga bimbingan belajar suprauno terdepan dalam prestasi.
Pendaftaran Sekolah Negeri di Cilegon Gratis
CILEGON (Pos Kota) – Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon memastikan bahwa pendaftaran masuk sekolah negeri mulai tingkat SD, SMP hingga SLTA gratis . Biaya formulir pendaftaran sekolah sudah tercover dalam dana sumbangan pendidikan (DSP) yang dibiayai Pemkot Cilegon. Untuk itu, Dindik mengimbau seluruh sekolah negeri di Kota Cilegon tidak memungut uang formulir pendaftaran kepada orang tua wali murid yang hendak mendaftarankan anaknya masuk sekolah.
Kepala Dindik Kota Cilegon, Muhtar Gozali mengatakan, kebijakan pemkot menggratiskan biaya pendaftaran masuk sekolah yang ditanggulangi dalam alokasi DSP gratis tersebut sudah berjalan sejak 2007 silam. Jika dalam pelaksanaannya nanti ada sekolah yang memungut biaya pendaftaran, maka Dindik akan mengambil tindakan.
“Formulir pendaftaraan itu tidak boleh dijual. Jadi, kalau ada yang memungut biaya pendaftaran, ya kita akan beri teguran keras,” ujar Muhtar kepada sejumlah wartawan, Senin (30/5).
Untuk sekolah swasta, sistem manajemen pendaftarannya menjadi hak pihak pengelola sekolah. Meski demikian, Dindik mengimbau agar sekolah swasta tidak mematok biaya masuk sekolah yang terlalu tinggi. “Kita imbau sekolah swasta tidak memasang tarif terlalu tinggi sehingga tidak membebani orang tua siswa,” katanya. (haryono/B)
Kepala Dindik Kota Cilegon, Muhtar Gozali mengatakan, kebijakan pemkot menggratiskan biaya pendaftaran masuk sekolah yang ditanggulangi dalam alokasi DSP gratis tersebut sudah berjalan sejak 2007 silam. Jika dalam pelaksanaannya nanti ada sekolah yang memungut biaya pendaftaran, maka Dindik akan mengambil tindakan.
“Formulir pendaftaraan itu tidak boleh dijual. Jadi, kalau ada yang memungut biaya pendaftaran, ya kita akan beri teguran keras,” ujar Muhtar kepada sejumlah wartawan, Senin (30/5).
Untuk sekolah swasta, sistem manajemen pendaftarannya menjadi hak pihak pengelola sekolah. Meski demikian, Dindik mengimbau agar sekolah swasta tidak mematok biaya masuk sekolah yang terlalu tinggi. “Kita imbau sekolah swasta tidak memasang tarif terlalu tinggi sehingga tidak membebani orang tua siswa,” katanya. (haryono/B)
Empat Remaja Pengedar Narkoba Ditangkap
Metrotvnews.com, Jombang: Sebanyak empat orang remaja bagian dari jaringan pengedar narkoba antarsekolah di Jombang, Jawa Timur, ditangkap polisi saat bertransaksi di salah satu sekolah negeri di wilayah tersebut, Rabu (1/6). Dari keempat pelaku dua di antaranya kakak beradik.
Keempat tersangka yang di antaranya tiga remaja putus sekolah dan satu pelajar ini ditangkap jajaran Kepolisian Resort Jombang. Dari tangan keempat pelaku polisi menyita 500 butir pil dobel "l" dan dua paket sabu seberat 0,25 gram. Polisi juga menyita uang sebesar Rp160 ribu hasil dari transaksi barang haram tersebut.
Menurut Kasubag Humas Polres Jombang Ajun Komisaris Polisi Yogas keempat pelaku merupakan pemain lama. Keempat pelaku merupakan jaringan spesialis pengedar narkoba antarpelajar di Jombang.(DNI)
Keempat tersangka yang di antaranya tiga remaja putus sekolah dan satu pelajar ini ditangkap jajaran Kepolisian Resort Jombang. Dari tangan keempat pelaku polisi menyita 500 butir pil dobel "l" dan dua paket sabu seberat 0,25 gram. Polisi juga menyita uang sebesar Rp160 ribu hasil dari transaksi barang haram tersebut.
Menurut Kasubag Humas Polres Jombang Ajun Komisaris Polisi Yogas keempat pelaku merupakan pemain lama. Keempat pelaku merupakan jaringan spesialis pengedar narkoba antarpelajar di Jombang.(DNI)
Sekolah negeri di DS jadi bisnis
PERCUT SEI TUAN – Banyak sekolah milik pemerintah(negeri) di Kabupaten Deli Serdang yang juga dijadikan sekolah swasta oleh pengurus sekolah yang dinilai sudah menyimpng dari aturan pendidikan.
Hal itu terjadi pada Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) 1 Desa Medan Estate yang pada sore harinya beroperasi SMK Mandiri (swasta) dan SMP Negeri 1 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan yang pada sore hari menjadi SMP PGRI (swasta).
Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan dan Pendidikan (GMPPK) Kabupaten Deli Serdang Sulaiman Nasution kepada Waspada Online malam ini mengatakan kalau penggunaan gedung sekolah negeri oleh perguruan swasta yang ada di Deli Serdang illegal karena melanggar aturan pendidikan.
“ Penggunaan gedung sekolah negeri tersebut adalah akal bisnis para pengurus sekolah untuk mendapatkan keuntungan gaji tambahan diluar kerja dinas. Seharusnya perguruan swasta tersebut harus mempunyai gedung dan pengelolan sendiri sehingg tidak mengganggu kegiatan sekolah negeri,” ungkap Sulaiman.
Sulaiman mensinyalir ada permainan antara Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang dengan para Kacabdis dan para kepala Sekolah dalam pengondisian pengelolaan sekolah swasta yang beroperasi di sekolah Negeri tersebut
Hal itu terjadi pada Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) 1 Desa Medan Estate yang pada sore harinya beroperasi SMK Mandiri (swasta) dan SMP Negeri 1 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan yang pada sore hari menjadi SMP PGRI (swasta).
Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan dan Pendidikan (GMPPK) Kabupaten Deli Serdang Sulaiman Nasution kepada Waspada Online malam ini mengatakan kalau penggunaan gedung sekolah negeri oleh perguruan swasta yang ada di Deli Serdang illegal karena melanggar aturan pendidikan.
“ Penggunaan gedung sekolah negeri tersebut adalah akal bisnis para pengurus sekolah untuk mendapatkan keuntungan gaji tambahan diluar kerja dinas. Seharusnya perguruan swasta tersebut harus mempunyai gedung dan pengelolan sendiri sehingg tidak mengganggu kegiatan sekolah negeri,” ungkap Sulaiman.
Sulaiman mensinyalir ada permainan antara Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang dengan para Kacabdis dan para kepala Sekolah dalam pengondisian pengelolaan sekolah swasta yang beroperasi di sekolah Negeri tersebut
Sekolah negeri di DS jadi bisnis
PERCUT SEI TUAN – Banyak sekolah milik pemerintah(negeri) di Kabupaten Deli Serdang yang juga dijadikan sekolah swasta oleh pengurus sekolah yang dinilai sudah menyimpng dari aturan pendidikan.
Hal itu terjadi pada Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) 1 Desa Medan Estate yang pada sore harinya beroperasi SMK Mandiri (swasta) dan SMP Negeri 1 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan yang pada sore hari menjadi SMP PGRI (swasta).
Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan dan Pendidikan (GMPPK) Kabupaten Deli Serdang Sulaiman Nasution kepada Waspada Online malam ini mengatakan kalau penggunaan gedung sekolah negeri oleh perguruan swasta yang ada di Deli Serdang illegal karena melanggar aturan pendidikan.
“ Penggunaan gedung sekolah negeri tersebut adalah akal bisnis para pengurus sekolah untuk mendapatkan keuntungan gaji tambahan diluar kerja dinas. Seharusnya perguruan swasta tersebut harus mempunyai gedung dan pengelolan sendiri sehingg tidak mengganggu kegiatan sekolah negeri,” ungkap Sulaiman.
Sulaiman mensinyalir ada permainan antara Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang dengan para Kacabdis dan para kepala Sekolah dalam pengondisian pengelolaan sekolah swasta yang beroperasi di sekolah Negeri tersebut
Hal itu terjadi pada Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) 1 Desa Medan Estate yang pada sore harinya beroperasi SMK Mandiri (swasta) dan SMP Negeri 1 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan yang pada sore hari menjadi SMP PGRI (swasta).
Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan dan Pendidikan (GMPPK) Kabupaten Deli Serdang Sulaiman Nasution kepada Waspada Online malam ini mengatakan kalau penggunaan gedung sekolah negeri oleh perguruan swasta yang ada di Deli Serdang illegal karena melanggar aturan pendidikan.
“ Penggunaan gedung sekolah negeri tersebut adalah akal bisnis para pengurus sekolah untuk mendapatkan keuntungan gaji tambahan diluar kerja dinas. Seharusnya perguruan swasta tersebut harus mempunyai gedung dan pengelolan sendiri sehingg tidak mengganggu kegiatan sekolah negeri,” ungkap Sulaiman.
Sulaiman mensinyalir ada permainan antara Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang dengan para Kacabdis dan para kepala Sekolah dalam pengondisian pengelolaan sekolah swasta yang beroperasi di sekolah Negeri tersebut
Kepsek pungut PSB ditindak
Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidkan (Kadis) Kota Padang Sidimpuan, Abdul Rosad Lubis, terkait pengaduan yang disampakan masyarakat, beberapa waktu lalu.
''Sekolah yang melakukan pungutan untuk administrasi Penerimaan Siswa Baru (PSB) itu khususnya sekolah negeri mulai dari tingkatan SD, SMP hingga SMA sederajat akan ditindak tegas berupa teguran dan juga bisa pencopotan kepala sekolahnya,'' tegas Rosad Lubis.
Hal ini untuk mengantisipasi dugaan permainan dari kepala sekolah, dengan modus untuk mengambil formulir, orang tua siswa dikenakan biaya sejumlah uang.
Kemudian untuk sekolah negeri masih belum ada dibuka pendaftaran PSB dan kepada masyarakat diimbau untuk tidak mau menjadi korban segelintir oknum yang memintai sejumlah uang agar anaknya bisa dimasukkan ke sekolah yang ditengarai sekolah favorit.
“Saya bahkan ada dengar satu sekolah dasar dan menegah sudah tutup pendaftaran dan tidak menerima siswa lagi, padahal PSB saja belum ada kita dengar sekolah mengutip sejumlah uang untuk mengambil formulir, kita akan cek dulu kebenarannya baru kita tindaklanjuti, tapi begitupun, jika memang benar ada pengutipan, kita minta kepada masyarakat untuk melaporkannya ke Disdik, untuk kita sikapi,” terangnya.
sumber: waspada.co.id
''Sekolah yang melakukan pungutan untuk administrasi Penerimaan Siswa Baru (PSB) itu khususnya sekolah negeri mulai dari tingkatan SD, SMP hingga SMA sederajat akan ditindak tegas berupa teguran dan juga bisa pencopotan kepala sekolahnya,'' tegas Rosad Lubis.
Hal ini untuk mengantisipasi dugaan permainan dari kepala sekolah, dengan modus untuk mengambil formulir, orang tua siswa dikenakan biaya sejumlah uang.
Kemudian untuk sekolah negeri masih belum ada dibuka pendaftaran PSB dan kepada masyarakat diimbau untuk tidak mau menjadi korban segelintir oknum yang memintai sejumlah uang agar anaknya bisa dimasukkan ke sekolah yang ditengarai sekolah favorit.
“Saya bahkan ada dengar satu sekolah dasar dan menegah sudah tutup pendaftaran dan tidak menerima siswa lagi, padahal PSB saja belum ada kita dengar sekolah mengutip sejumlah uang untuk mengambil formulir, kita akan cek dulu kebenarannya baru kita tindaklanjuti, tapi begitupun, jika memang benar ada pengutipan, kita minta kepada masyarakat untuk melaporkannya ke Disdik, untuk kita sikapi,” terangnya.
sumber: waspada.co.id
Kepsek pungut PSB ditindak
Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidkan (Kadis) Kota Padang Sidimpuan, Abdul Rosad Lubis, terkait pengaduan yang disampakan masyarakat, beberapa waktu lalu.
''Sekolah yang melakukan pungutan untuk administrasi Penerimaan Siswa Baru (PSB) itu khususnya sekolah negeri mulai dari tingkatan SD, SMP hingga SMA sederajat akan ditindak tegas berupa teguran dan juga bisa pencopotan kepala sekolahnya,'' tegas Rosad Lubis.
Hal ini untuk mengantisipasi dugaan permainan dari kepala sekolah, dengan modus untuk mengambil formulir, orang tua siswa dikenakan biaya sejumlah uang.
Kemudian untuk sekolah negeri masih belum ada dibuka pendaftaran PSB dan kepada masyarakat diimbau untuk tidak mau menjadi korban segelintir oknum yang memintai sejumlah uang agar anaknya bisa dimasukkan ke sekolah yang ditengarai sekolah favorit.
“Saya bahkan ada dengar satu sekolah dasar dan menegah sudah tutup pendaftaran dan tidak menerima siswa lagi, padahal PSB saja belum ada kita dengar sekolah mengutip sejumlah uang untuk mengambil formulir, kita akan cek dulu kebenarannya baru kita tindaklanjuti, tapi begitupun, jika memang benar ada pengutipan, kita minta kepada masyarakat untuk melaporkannya ke Disdik, untuk kita sikapi,” terangnya.
sumber: waspada.co.id
''Sekolah yang melakukan pungutan untuk administrasi Penerimaan Siswa Baru (PSB) itu khususnya sekolah negeri mulai dari tingkatan SD, SMP hingga SMA sederajat akan ditindak tegas berupa teguran dan juga bisa pencopotan kepala sekolahnya,'' tegas Rosad Lubis.
Hal ini untuk mengantisipasi dugaan permainan dari kepala sekolah, dengan modus untuk mengambil formulir, orang tua siswa dikenakan biaya sejumlah uang.
Kemudian untuk sekolah negeri masih belum ada dibuka pendaftaran PSB dan kepada masyarakat diimbau untuk tidak mau menjadi korban segelintir oknum yang memintai sejumlah uang agar anaknya bisa dimasukkan ke sekolah yang ditengarai sekolah favorit.
“Saya bahkan ada dengar satu sekolah dasar dan menegah sudah tutup pendaftaran dan tidak menerima siswa lagi, padahal PSB saja belum ada kita dengar sekolah mengutip sejumlah uang untuk mengambil formulir, kita akan cek dulu kebenarannya baru kita tindaklanjuti, tapi begitupun, jika memang benar ada pengutipan, kita minta kepada masyarakat untuk melaporkannya ke Disdik, untuk kita sikapi,” terangnya.
sumber: waspada.co.id
Gelar Simulasi Contek Mencontek Sebelum UN
suarasurabaya.net| Tidak heran jika Al siswa kelas 6 sebuah SDN di Tandes ini diminta wali kelasnya jadi penyuplai bahan contekan bagi seluruh siswa yang ikut Ujian Nasional. Sejak kelas 1 hingga kelas 6, putra sulung pasangan Wid dan Ny. S ini selalu juara kelas. Nilai rata-ratanya tidak pernah kurang dari 9 untuk semua mata pelajaran.
Bahkan dibanding 2 kelas 6 lainnya, pemegang gelar juara satu punya nilai rata-rata 7. Ini jauh di bawah nilai rata-rata Al.
Sejak duduk di kelas 6 SD, orangtua Al memang berkomitmen mendukung anaknya ini agar sukses Ujian Nasional. Dua les tambahan di sekolah diikuti, juga sebuah les privat Bahasa Inggris sepulang sekolah.
Menurut Ny. S saat ditemui suarasurabaya.net, anaknya sudah didoktrin Fat wali kelasnya sejak 3 bulan sebelum Ujian Nasional. Simulasi pun dilakukan sehari sebelum Ujian Nasional berlangsung. ”Latihan mencontek dilakukan 3 kali. Masing-masing sehari sebelum 3 hari Ujian Nasional,” kata dia.
Simulasi dirancang dengan kondisi mirip saat Ujian Nasional. Setiap kelas berisi 20 siswa. Al yang duduk di muka berperan sebagai penyuplai bahan contekan. Penulisan bahan contekan pun, kata Ny. S, juga diajari sang Wali Kelas. ”Misalnya untuk jawaban soal nomor 1 adalah B, maka ditulisnya : 012. Untuk jawaban nomor 2 adalah C, maka ditulis : 023, begitu seterusnya,” kata Ny. S.
Bahan contekan diselundupkan ke teman sebelahnya tanpa diketahui pengawas. Nah, penerima bahan contekan ini punya tugas memperbanyak bahan contekan untuk dibagi ke seluruh kelas. Setelah terdistribusi di satu kelas, ada siswa di kelas itu yang bertugas mendistribusikannya ke kelas lain. ”Distribusi ke kelas lain dilakukan siswa di toilet sekolah. Jadi, kalau ada siswa dari kelas pemberi contekan, seorang siswa di 2 kelas lainnya ijin keluar ke toilet,” kata dia.
Modus operandi contek mencontek ini berlangsung sangat sistematis, sehingga Ny. S mengaku tidak percaya jika ini hanya melibatkan Fat sang wali kelas anaknya.
Aksi ini sempat ketahuan petugas pengawas pada pelaksanaan Ujian Nasional hari kedua. ”Waktu itu mata pelajaran Matematika. Seorang siswi beda kelas dengan anak saya ketahuan mencontek. Bahan contekannya ya dari anak saya itu,” kata Ny. S. Sejak itu pengawasan di dua kelas selain kelas Al pun diperketat.
Anehnya, kata Ny. S, di kelas anaknya, pengawasan masih longgar sehingga sampai akhir Ujian Nasional, operasi contek mencontek di kelas Al masih berlangsung mulus.
Kenapa Sang Wali Kelas mendesak Al untuk memberi contekan ke seluruh siswa kelas 6? Setelah diselidiki oleh Ny. S ternyata diketahui dari beberapa kali hasil try out ada sekitar 15 dari 60 siswa kelas 6 yang nilainya tidak mencukupi untuk dinyatakan lulus. ”Mungkin ini yang menyebabkan contek-contekan ini dilakukan,” kata Ny. S.(edy)
Bahkan dibanding 2 kelas 6 lainnya, pemegang gelar juara satu punya nilai rata-rata 7. Ini jauh di bawah nilai rata-rata Al.
Sejak duduk di kelas 6 SD, orangtua Al memang berkomitmen mendukung anaknya ini agar sukses Ujian Nasional. Dua les tambahan di sekolah diikuti, juga sebuah les privat Bahasa Inggris sepulang sekolah.
Menurut Ny. S saat ditemui suarasurabaya.net, anaknya sudah didoktrin Fat wali kelasnya sejak 3 bulan sebelum Ujian Nasional. Simulasi pun dilakukan sehari sebelum Ujian Nasional berlangsung. ”Latihan mencontek dilakukan 3 kali. Masing-masing sehari sebelum 3 hari Ujian Nasional,” kata dia.
Simulasi dirancang dengan kondisi mirip saat Ujian Nasional. Setiap kelas berisi 20 siswa. Al yang duduk di muka berperan sebagai penyuplai bahan contekan. Penulisan bahan contekan pun, kata Ny. S, juga diajari sang Wali Kelas. ”Misalnya untuk jawaban soal nomor 1 adalah B, maka ditulisnya : 012. Untuk jawaban nomor 2 adalah C, maka ditulis : 023, begitu seterusnya,” kata Ny. S.
Bahan contekan diselundupkan ke teman sebelahnya tanpa diketahui pengawas. Nah, penerima bahan contekan ini punya tugas memperbanyak bahan contekan untuk dibagi ke seluruh kelas. Setelah terdistribusi di satu kelas, ada siswa di kelas itu yang bertugas mendistribusikannya ke kelas lain. ”Distribusi ke kelas lain dilakukan siswa di toilet sekolah. Jadi, kalau ada siswa dari kelas pemberi contekan, seorang siswa di 2 kelas lainnya ijin keluar ke toilet,” kata dia.
Modus operandi contek mencontek ini berlangsung sangat sistematis, sehingga Ny. S mengaku tidak percaya jika ini hanya melibatkan Fat sang wali kelas anaknya.
Aksi ini sempat ketahuan petugas pengawas pada pelaksanaan Ujian Nasional hari kedua. ”Waktu itu mata pelajaran Matematika. Seorang siswi beda kelas dengan anak saya ketahuan mencontek. Bahan contekannya ya dari anak saya itu,” kata Ny. S. Sejak itu pengawasan di dua kelas selain kelas Al pun diperketat.
Anehnya, kata Ny. S, di kelas anaknya, pengawasan masih longgar sehingga sampai akhir Ujian Nasional, operasi contek mencontek di kelas Al masih berlangsung mulus.
Kenapa Sang Wali Kelas mendesak Al untuk memberi contekan ke seluruh siswa kelas 6? Setelah diselidiki oleh Ny. S ternyata diketahui dari beberapa kali hasil try out ada sekitar 15 dari 60 siswa kelas 6 yang nilainya tidak mencukupi untuk dinyatakan lulus. ”Mungkin ini yang menyebabkan contek-contekan ini dilakukan,” kata Ny. S.(edy)
Tak Rela Jadi Sumber Contekan, Beri Jawaban Separuh Salah
suarasurabaya.net| Dalam kepala Al siswa kelas 6 sebuah SD di kawasan Tandes, berkecamuk rasa tidak rela saat Wali Kelasnya meminta dia menyuplai bahan contekan Ujian Nasional pada seluruh siswa kelas 6.
Kegalauan ini dia ceritakan ke Ny. S ibunya, tanggal 16 Mei 2011 atau 4 hari setelah berakhirnya Ujian Nasional. Sambil menangis, Al bercerita jika sesungguhnya dia tidak rela usahanya belajar siang malam, berdoa, dan tirakatan berpuasa Senin-Kamis selama duduk di kelas 6 justru tidak dihargai Wali Kelasnya.
”Dia cerita, kok enak murid-murid lain yang malas tidak mau belajar. Main-main sebelum Ujian Nasional malah dapat nilai bagus. Sementara dia sungguh-sungguh mempersiapkan Ujian Nasional dengan baik,” kata Ny. S.
Karena tidak rela itulah, Al kemudian tidak membuat bahan contekan untuk seluruh siswa kelas 6, sama persis seperti jawabannya. ”Kata anak saya, separuh lebih jawabannya berbeda dengan jawaban dia. Itu sengaja karena dia tidak rela. Sebenarnya dia protes tapi tidak terucapkan ke wali kelasnya,” kata Ny. S.
Dua lembar kertas bertuliskan contekan jawaban soal yang disimpan Al kemudian jadi barang bukti untuk diserahkan pada pejabat Dinas Pendidikan Kota Surabaya, kemarin.(edy)
Kegalauan ini dia ceritakan ke Ny. S ibunya, tanggal 16 Mei 2011 atau 4 hari setelah berakhirnya Ujian Nasional. Sambil menangis, Al bercerita jika sesungguhnya dia tidak rela usahanya belajar siang malam, berdoa, dan tirakatan berpuasa Senin-Kamis selama duduk di kelas 6 justru tidak dihargai Wali Kelasnya.
”Dia cerita, kok enak murid-murid lain yang malas tidak mau belajar. Main-main sebelum Ujian Nasional malah dapat nilai bagus. Sementara dia sungguh-sungguh mempersiapkan Ujian Nasional dengan baik,” kata Ny. S.
Karena tidak rela itulah, Al kemudian tidak membuat bahan contekan untuk seluruh siswa kelas 6, sama persis seperti jawabannya. ”Kata anak saya, separuh lebih jawabannya berbeda dengan jawaban dia. Itu sengaja karena dia tidak rela. Sebenarnya dia protes tapi tidak terucapkan ke wali kelasnya,” kata Ny. S.
Dua lembar kertas bertuliskan contekan jawaban soal yang disimpan Al kemudian jadi barang bukti untuk diserahkan pada pejabat Dinas Pendidikan Kota Surabaya, kemarin.(edy)
Terkuak, Operasi Contek Mencontek UN SD Libatkan Guru di Surabaya
suarasurabaya.net| Tengara adanya praktik curang mencontek pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Surabaya mulai terkuak. Seorang wali murid sebuah SDN kawasan Kecamatan Tandes melaporkan wali kelas anaknya yang diduga merancang kerjasama contek mencontek dengan menggunakan anaknya sebagai sumber contekan.
Ny. S warga Tandes, kemarin melaporkan Fat wali kelas Al anaknya ke kantor Dinas Pendidikan Surabaya. Dia tidak terima anaknya yang sudah mempersiapkan Ujian Nasional sebaik-baiknya malah dijadikan sumber contekan untuk didistribusikan seluruh siswa kelas 6 pada saat digelarnya Ujian Nasional, 10-12 Mei 2011 lalu.
Saat ditemui suarasurabaya.net di rumahnya, Ny. S mengatakan dirinya baru mengetahui kasus ini pada 16 Mei lalu. Itupun karena diberi tahu wali murid lainnya yang mendapat informasi dari anak-anak mereka. ”Saya diberi tahu kalau anak saya yang memasok contekan untuk 3 kelas waktu berlangsungnya UN. Waktu itu saya kaget karena anak saya tidak pernah cerita sama saya,” kata Ny. S.
Diapun menanyakan anaknya. Mulanya tidak mengaku, namun akhirnya sambil menangis, Al pun mengaku. Mendengar pengakuan anaknya ini, Ny. S terkejut bukan kepalang. ”Anak saya cerita, dia sejak 3 bulan sebelum UN sudah dipaksa wali muridnya untuk memberi contekan pada seluruh siswa kelas 6 lainnya,” kata dia.
Doktrinasi pada Al untuk memberi contekan pada siswa lainnya, kata Ny S, dilakukan dengan konsisten. ”Wali muridnya bilang ke anak saya begini : kapan lagi kamu mau membalas budi guru-guru kamu? Apa nggak kasihan dengan teman-temanmu kalau tidak lulus? Kamu harus gunakan kepandaianmu supaya teman-temanmu lulus,” ujar Ny. S menirukan ucapan sang wali kelas pada anaknya.
Mendengar penuturan anaknya, Ny. S mengaku sakit hati dengan wali kelas tersebut dan berusaha mengkonfirmasi pihak sekolah. Dia berkoordinasi dengan walimurid lainnya menemui Kepala Sekolah. Dalam pertemuan itu, Kepala Sekolah hanya menyampaikan permohonan maaf. Ini tidak memuaskan Ny. S. Dia penasaran, apakah skenario contek mencontek ini memang didesain pihak sekolah, atau hanya dilakukan secara pribadi oleh wali murid. ”Tidak ada tindak lanjutnya sejak itu. Saya belum pernah ketemu sama Fat, wali kelas anak saya,” kata dia.
Setelah itu, dia mengadu pada Komite Sekolah, namun tidak mendapat respon memuaskan sehingga akhirnya dia melaporkan masalah ini ke Dinas Pendidikan. ”Saya tidak terima! Saya mendidik anak saya supaya pandai dan jujur. Ini malah sekolah mengajarkan anak saya tidak jujur !” ungkap Ny. S dengan nada tinggi.(edy)
Ny. S warga Tandes, kemarin melaporkan Fat wali kelas Al anaknya ke kantor Dinas Pendidikan Surabaya. Dia tidak terima anaknya yang sudah mempersiapkan Ujian Nasional sebaik-baiknya malah dijadikan sumber contekan untuk didistribusikan seluruh siswa kelas 6 pada saat digelarnya Ujian Nasional, 10-12 Mei 2011 lalu.
Saat ditemui suarasurabaya.net di rumahnya, Ny. S mengatakan dirinya baru mengetahui kasus ini pada 16 Mei lalu. Itupun karena diberi tahu wali murid lainnya yang mendapat informasi dari anak-anak mereka. ”Saya diberi tahu kalau anak saya yang memasok contekan untuk 3 kelas waktu berlangsungnya UN. Waktu itu saya kaget karena anak saya tidak pernah cerita sama saya,” kata Ny. S.
Diapun menanyakan anaknya. Mulanya tidak mengaku, namun akhirnya sambil menangis, Al pun mengaku. Mendengar pengakuan anaknya ini, Ny. S terkejut bukan kepalang. ”Anak saya cerita, dia sejak 3 bulan sebelum UN sudah dipaksa wali muridnya untuk memberi contekan pada seluruh siswa kelas 6 lainnya,” kata dia.
Doktrinasi pada Al untuk memberi contekan pada siswa lainnya, kata Ny S, dilakukan dengan konsisten. ”Wali muridnya bilang ke anak saya begini : kapan lagi kamu mau membalas budi guru-guru kamu? Apa nggak kasihan dengan teman-temanmu kalau tidak lulus? Kamu harus gunakan kepandaianmu supaya teman-temanmu lulus,” ujar Ny. S menirukan ucapan sang wali kelas pada anaknya.
Mendengar penuturan anaknya, Ny. S mengaku sakit hati dengan wali kelas tersebut dan berusaha mengkonfirmasi pihak sekolah. Dia berkoordinasi dengan walimurid lainnya menemui Kepala Sekolah. Dalam pertemuan itu, Kepala Sekolah hanya menyampaikan permohonan maaf. Ini tidak memuaskan Ny. S. Dia penasaran, apakah skenario contek mencontek ini memang didesain pihak sekolah, atau hanya dilakukan secara pribadi oleh wali murid. ”Tidak ada tindak lanjutnya sejak itu. Saya belum pernah ketemu sama Fat, wali kelas anak saya,” kata dia.
Setelah itu, dia mengadu pada Komite Sekolah, namun tidak mendapat respon memuaskan sehingga akhirnya dia melaporkan masalah ini ke Dinas Pendidikan. ”Saya tidak terima! Saya mendidik anak saya supaya pandai dan jujur. Ini malah sekolah mengajarkan anak saya tidak jujur !” ungkap Ny. S dengan nada tinggi.(edy)
Dinas Pendidikan Bentuk Tim, Investigasi Kasus Contek di SD Tandes
suarasurabaya.net| Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan membentuk tim untuk menginvestigasi laporan Ny. S wali murid sebuah SDN di kawasan tandes terkait aktivitas contek mencontek pada pelaksanaan Ujian Nasional. Ditengarai, pihak sekolah mengetahui, atau bahkan merancang operasi ini agar seluruh siswanya lulus semua dalam Ujian Nasional.
SAHUDI Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada suarasurabaya.net, Kamis (02/06) mengatakan dirinya belum mendapat laporan langsung terkait kasus ini meskipun orang tua siswa sudah melaporkannya ke Dinas Pendidikan, kemarin. Oleh dari itu menurut rencana, Senin (06/06) mendatang, dia akan mengundang orang tua siswa itu untuk didengarkan keterangannya.
”Pada prinsipnya, kami akan tindak lanjuti serius laporan ini. Jika memang benar, saya akan usulkan ke Walikota Surabaya untuk menindak Kepala Sekolah dan Guru yang bertanggungjawab atas kejadian ini,” kata SAHUDI.
Mantan Kepala SMAN 15 Surabaya ini mengaku tidak habis pikir kenapa untuk Ujian Nasional SD saja, pihak sekolah melakukan hal tidak jujur seperti ini,. ”Padahal untuk UN SD, kita tidak mematok nilai minimal kelulusan seperti untuk SMP dan SMA. Nilai kelulusannya diserahkan ke sekolah masing-masing. Makanya saya heran kenapa sekolah itu malah melakukan perbuatan seperti ini,” kata dia.
Untuk memperoleh fakta kejadian yang sesungguhnya, kata SAHUDI, aparat Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan diturunkan ke sekolah itu. Dari sana akan diambil kebijakan yang tepat untuk sekolah ini.
Apakah ada kemungkinan UN ulang jika terbukti ada perbuatan curang dalam pelaksanaan UN? SAHUDI mengatakan kemungkinan itu ada jika dalam hasil temuan tim memperkuat dugaan kecurangan.
”Nilai siswa itu biasanya ada pola normalnya. Kalau ada pola yang tidak normal, misalkan 85 persen siswa dapat nilai sama-sama bagus atau sama-sama jelek. Itu memperkuat dugaan kecurangan. Tapi kalau polanya normal-normal saja, tidak akan dilakukan UN ulang,” kata dia.
Jika memang terbukti ada kecurangan dalam UN di SDN tersebut, SAHUDI menyayangkannya karena pendidikan di sekolah formal bukan hanya soal kelulusan, tapi juga soal pembentukan karakter siswa. ”Kalau satu sekolah diajak kerjasama untuk contek mencontek, ini malah menghancurkan karakter siswanya,” papar dia.(edy)
SAHUDI Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada suarasurabaya.net, Kamis (02/06) mengatakan dirinya belum mendapat laporan langsung terkait kasus ini meskipun orang tua siswa sudah melaporkannya ke Dinas Pendidikan, kemarin. Oleh dari itu menurut rencana, Senin (06/06) mendatang, dia akan mengundang orang tua siswa itu untuk didengarkan keterangannya.
”Pada prinsipnya, kami akan tindak lanjuti serius laporan ini. Jika memang benar, saya akan usulkan ke Walikota Surabaya untuk menindak Kepala Sekolah dan Guru yang bertanggungjawab atas kejadian ini,” kata SAHUDI.
Mantan Kepala SMAN 15 Surabaya ini mengaku tidak habis pikir kenapa untuk Ujian Nasional SD saja, pihak sekolah melakukan hal tidak jujur seperti ini,. ”Padahal untuk UN SD, kita tidak mematok nilai minimal kelulusan seperti untuk SMP dan SMA. Nilai kelulusannya diserahkan ke sekolah masing-masing. Makanya saya heran kenapa sekolah itu malah melakukan perbuatan seperti ini,” kata dia.
Untuk memperoleh fakta kejadian yang sesungguhnya, kata SAHUDI, aparat Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan diturunkan ke sekolah itu. Dari sana akan diambil kebijakan yang tepat untuk sekolah ini.
Apakah ada kemungkinan UN ulang jika terbukti ada perbuatan curang dalam pelaksanaan UN? SAHUDI mengatakan kemungkinan itu ada jika dalam hasil temuan tim memperkuat dugaan kecurangan.
”Nilai siswa itu biasanya ada pola normalnya. Kalau ada pola yang tidak normal, misalkan 85 persen siswa dapat nilai sama-sama bagus atau sama-sama jelek. Itu memperkuat dugaan kecurangan. Tapi kalau polanya normal-normal saja, tidak akan dilakukan UN ulang,” kata dia.
Jika memang terbukti ada kecurangan dalam UN di SDN tersebut, SAHUDI menyayangkannya karena pendidikan di sekolah formal bukan hanya soal kelulusan, tapi juga soal pembentukan karakter siswa. ”Kalau satu sekolah diajak kerjasama untuk contek mencontek, ini malah menghancurkan karakter siswanya,” papar dia.(edy)
Langganan:
Postingan (Atom)